Targetkan WTP, Dinas Harus Tertib Administrasi

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Langkah cepat yang dilakukan Bupati Bandung Barat Abubakar untuk tertib administrasi sepertinya akan segera terwujud. Sebab, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas untuk segera melakukan evaluasi laporan keuangan dari Januari-Agustus 2017.

Menurutnya langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawab dalam penggunaan keuangan negara sekaligus mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Abubakar menilai, salah satu indikator untuk mendapatkan WTP adalah melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar berasarkan prinsip Akuntabilitas dan berbasis Akrual.

“Ini harus dipahami dalam pencatatanya dan seluruh dinas harus bersinergi dan memperbaiki hal-hal yang dipandang masih belum baik dalam melakukan pengelolaan keuangan,”jelas abubakar ketika ditemui kemarin (17/9)

Dirinya mengakui, sampai saat ini penilaian BPK terhadapa pengelolaan keuangan di daerah yang dipimpinnya belumlah sempurna. Akan tetapi, keinginan untuk memperbaiki agar mendapat WTP menjadi motivasi sendiri untuk menjadi lebih baik.

“Makanya saya kumpulkan seluruh kepala dinas agar melakukan koreksi dan evaluasi pengelolaan keuangan beberapa bulan ke belakang,” ungkapnya.

Abubakar menegaskan. Kepala dinas diminta untuk meningkatkan koordinasi antara atasan dengan bawahan terkait dengan data pengelolaan keuangan yang valid dan tetap menjadi tanggung jawab kepala dinas yang bersangkutan.

“Walaupun kepala dinas sibuk dengan berbagai kegiatan, namun tetap koordinasi antara pimpinan dan bawahan,”cetus dia

Selain itu, mempersiapkan laporan keuangan penyerap anggaran pada akhir tahun harus disampaikan dengan bukti pelaksanaan yang benar-benar sesuai dengan perencanaan. Sehingga, program yang dijalankan tersebut akan menjadi acuan kedepan untuk arah lebih baik lagi.

Abubakar mengutarakan, program yang dilaksanakan harus memiliki indikator kesuksesan. Artinya, harus diketahui apakan program tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat secara langsung atau tidak langsung.

Untuk itu, dia menekankan kepada seluruh kepala dinas untuk mematuhi permasalahan ini dengan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan keberhasilan yang terbaik.

“Jadi jangan asal membuat perencanaan program yang tidak memiliki implikasi apapun terhadap kesejahteraan masyarakat disamping penyerapan anggaran secara maksimal,”tandas Abubakar (drx/yan).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan