“Warga yang sudah terpasang kompor dan sambungan gas merasa tidak kompak dengan yang lain karena lebih dulu menerima manfaat, jadi belum sepenuhnya jalur gas di buka, padahal gas di TPA stand by,” tegas Jajang.
Dia mengatakan, setelah melakukan pengecekan langsung ke TPA, pihaknya menghentikan penyaluran gas metan atas permintaan warga yang bersangkutan. Dia mengaku, DLH sudah berupaya membantu masyarakat dengan program tersebut, salah satunya dengan pembagian kompor secara gratis untuk pemanfaatan gas tersebut.
“Saya melihat, warga sangat berterima kasih atas hadirnya program pengelolaan sampah jadi gas metan ini. Apalagi kompornya juga dimodifikasi langsung oleh DLH dan diberikan secara gratis, tidak ada biaya sedikitpun, apalagi Rp.60.000 seperti yang diberitakan media,” pungkasnya.
Dia mengaku, hingga saat ini gas metan sudah bisa didistribusikan, namun karena pengerjaan kompor belum selesai semua, menurutnya warga akan menunggu hingga bisa dibagikan.
“Walau hal ini menyebabkan masyarakat sudah sekitar sebulan tidak lagi menikmati gas untuk memasak secara gratis. Tapi kebanyakan warga apresiasi untuk pemanfaatan gas metan ini,” dan karena empati sebagian warga juga, akhirnya sementara penyambungan dihentikan,” ucap Jajang.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hen Hen Asep Suhendar mengaku kecewa dengan program gas metan untuk kompor rumah tangga di bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Babakan di Kecamatan Ciparay. Program milik Dinas Lingkungan Hidup itu dinilai tidak bermanfaat. Dimana gas metan yang diolah dari timbunan sampah di TPA Babakan itu hanya menyala saat peresmian saja oleh Bupati Bandung Dadang M. Naser pada 1 Agustus lalu. Sehingga mengundang reaksi wakil rakyat.
“Kami DPRD, tentu sangat kecewa dengan masalah gas metan yang hanya untuk kegiatan seremonial saja. Saya membantah jangan sampai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dasarnya cuma untuk menyangkan hati pimpinan saja. Jangan seperti itu dong, suatu kegiatan itu kan dibiayai pakai APBD dengan tujuan menyenangkan (mensejahterakan) rakyat, bukan cuma untuk menyenangkan hati pimpinan saja,”kritik Hen Hen, kemarin (12/9).
