jabarekspres.com, BANDUNG – Keluarga Besar Nahdlutul Ulama (NU) Jawa Barat menolak tegas kebijakan pemberlakuan full day school (FDS) yang tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 23 tahun 2017. Bahkan, mereka juga sepakat menolak calon kepala daerah yang akan menerapkan FDS.
Ketua Pengurus Wilayah NU Provinsi Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah mengatakan, keluarga besar NU Jawa Barat meminta kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Jawa Barat menerbitkan surat edaran penolakan kebijakan lima hari sekolah atau FDS. ”Kalau tetap dijalankan, berarti mencederai perda yang ada,” kata Hasan, Sabtu (12/8).
Dia menilai, kebijakan yang dibuat seharusnya selaras dengan kearifan lokal yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat. Dengan begitu, tidak menimbulkan gejolak.
”Pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan dua hal yang berbeda. Pembentukan karakter tidak secara otimatis bisa dicapai dengan jalan menambah jam sekolah,” jelasnya.
Menurutnya, program FDS yang dikeluarkan Kemendigbud melanggar undang-undang Sisdiknas Pasal 51 tentang pengelolaan satuan pendidikan anak dari usia dini sampai pendidikan menengah. ”Harus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip managemen sekolah,” terangnya.
Berdasarkan kajian dan pemantauan yang dilakukan NU, kata dia, mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah/delapan jam dalam sehari. ”Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain terkait fasilitas yabg nenunjang kebijakan full day school,” ujarnya.
Dia berpandangan, penerapan FDS yang didasarkan pada asumsi, anak-anak kota yang seharian ditinggalkan orangtuanya. Sehingga dikawatirkan terjerumus dalam pergaulan bebas.
”Tidak semua orangtua peserta didik bekerja seharian penuh. Banyak mereka (orangtua) yang di pelosok pedesaan yang bekerja sebagai petani,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Barar Syaiful Huda mengatakan, penolakan yang dilakukan oleh NU adalah perintah wajib. ”Ini sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mematuhi NU,” ungkapnya.
Lanjut dia, dengan adanya keputusan dari ketua NU untuk tidak mendukung calon kepala daerah yang akan menerapkan FDS, dia akan lebih teliti lagi dalam mengusung calon. ”Ya ini berarti kita akan seleksi calon yang sesuai sama visi misinya kita,” ungkapnya.
