jabarekspres.com, NGAMPRAH – Irigasi Pasirangin di Kecamatan Cipatat yang rusak akibat longsor sejak Oktober 2016 akan segera diperbaiki di tahun ini. Rusaknya irigasi ini menyebabkan areal pertanian di empat desa di Cipatat mengalami kekeringan.
Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KBB Tanwar Syarifudin menyatakan, masyarakat dan petani di area tersebut diminta bersabar lantaran perbaikan akan segera dikerjakan dalam waktu dekat. “Lelang untuk perbaikan irigasi tersebut dilakukan Juli ini. Setelah selesai lelang, langsung dilakukan perbaikan. Jadi September nanti air sudah kembali normal,” kata Tanwar di Ngamprah, Kamis (20/7).
Tanwar menambahkan, rusaknya Daerah Irigasi Pasirangin di Cipatat itu murni akibat bencana alam. Longsor menyebabkan talang penyalur air patah, sehingga memutus aliran air dari bendung irigasi di Desa Sumurbandung. Kondisi itu menyebabkan lahan pertanian seluas 521 hektar di Desa Kertamukti, Sumurbandung, Sarimukti, dan Cipatat kurang pasokan air. Akibatnya, para petani mengalami gagal tanam selama dua musim. “Ini merupakan murni bencana alam. Yang terparah berada di Desa Kertamukti, luasnya sekitar 300 hektar” ujarnya.
Sementara untuk penanganan darurat, lanjut dia, pihaknya menyambungkan talang yang patah dengan sejumlah drum agar tetap ada aliran air. Namun, upaya itu tidak bisa maksimal, sehingga pasokan air tetap kurang mencukupi. Menurut Tanwar, perbaikan irigasi tersebut membutuhkan biaya tak kurang dari Rp 2,3 miliar. Itu untuk perbaikan talang sebesar Rp1,1 miliar, Rp 600 juta untuk bendung irigasi, dan Rp 600 juta untuk saluran air. “Untuk anggaran sudah ada di kami yang berasal dari Dana Alokasi Khusus tinggal tunggu lelang saja,” terangnya.
Untuk total DAK tahun ini di Bidang Pengairan, sebut dia, sebesar Rp5,6 miliar. Selain memperbaiki Irigasi Pasirangin, pihaknya juga akan segera memperbaiki Irigasi Cidadap di Gununghalu yang rusak diterjang banjir bandang pada Februari 2017 lalu. “Anggarannya sudah masuk bangub (bantuan gubenrur-red), diusulkan Rp 2 miliar dan masuk Anggaran Biaya Tambahan di APBD Perubahan nanti. Jadi, sekarang sedang menunggu prosesnya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar beberapa waktu lalu meminta agar setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengoptimalkan pelayanan publik menjelang akhir kepemimpinannya pada 2018. Hal itu di antaranya mencakup infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. “Semua SKPD diminta aktif dan respon terhadap sejumlah persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” tandasnya. (drx/bun)
