jabarekspres.com, BANDUNG – Pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja yang sempat tertunda akhirnya dapat dipastikan penyelesaiannya.
Direktur PT Jasa Sarana Mulyadi mengatakan saat ini jalan tol Soroja sedang dikebut pengerjaannya.
Menurutnya, sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah Jawa Barat pihaknya merasa berkempentingan untuk terus melakukan pemantauan atas pengerjaan Tol Soroja tersebut. Terlebih PT Jasa Sarana turut andil dengan memiliki saham sebesar 10 persen di PT Citra Marga Linta Jabar (CMLJ) sebagai pelaksana proyek
Dirinya menjamin proyek Tol ini di targetkan bisa beroperasi penuh pada September atau Triwulan tiga tahun ini.
“Akhir tahun ini insya Allah akan segera beres,”jelas Mulyadi ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (3/6)
Dirinya mengaku, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam kelanjutan proyek ini diantaranya, masalah pembebasan lahan dan faktor cuaca.Bahkan, proyek tersebut sudah terlambat 6 bulan dari target pengoperasian.
Dengan begitu, pihaknya pun meminta maaf kepada warga yang selama ini berharap tol Soroja segera rampung.Namun, pembangunan fisik Tol Soroja hingga akhir Mei lalu sudah mencapai 74 persen.
“Agustus tahun ini diperkirakan proses kontruksi sudah tuntas seluruhnya,”kata dia.
Mulyadi menuturkan, untuk teknisnya pembangunan pintu tol juga sudah dimulai. Sehingga, nantinya akan disambungkan ke Cileunyi.
Selain itu, masalah irigasi juga menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengurugan. Sebab, akan menimbulkan potensi banjir. Apalagi, permukaan jalan belum dilakukan pengecoran.
Dirinya berharap jalan tol ini bisa segera selesai. Agar, menjadi solusi mengurangi kemacetan, menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar dan lingkungan tetap terjaga terutama daerah resapan air.
Sebelumnya, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengaku PT CMLJ beralasan perkembangan tak signifikan ini terjadi karena masih ada kendala yang terjadi di lapangan dalam pengerjaan jalan tol sepanjang 10,55 km itu.
Pertama, meski pembebasan lahan sudah nyaris selesai, namun salah satu masjid masih menunggu tahapan pembangunan.
“Pembebasan lahan pun ternyata tidak mencukupi,” tuturnya.
Karena itu pihak kontraktor melakukan proses desain ulang di lokasi Citeureup dan Tegal Caang. Kemudian kendala pun terjadi pada pengadaan tanah untuk timbunan dimana rata-rata quarry (tambang terbuka) belum memiliki izin galian C sehingga sering timbul masalah di lapangan.
