jabarekspres.com, BANDUNG – Mahalnya biaya politik pada setiap perhelatan demokrasi selalu menjadi sorotan masyarakat. Sebab, pada setiap gelaran pemilu jumlah peredaran uang untuk biaya politik bisa terbilang sangat fantastis.
Direktur Lembaga Kajian dan Konsultan Politik dari Landscape Indonesia Asep Komarudin mengatakan, indikasi mahalnya sebuat perhelatan pesta demokrasi ini ditunjukkan dengan penyediaan anggaran untuk Pilkada di Jabar pada 2018 nanti.
Dirinya menyebutkan, untuk perhelatan Pilkada serentak di Jabar, Pemprov Jabar menganggarkan Rp 1,6 triliun lebih yang disalurkan dalam dua tahap.
Baik itu untuk KPU, Bawaslu, Kemanan TNI/Polri dan elemen masyarakat lainnya.
”Jadi secara substansinya pemerintah sendiri mengeluarkan biaya besar untuk pilkada serentak di 16 kabupaten/kota dan pilgub Jabar nanti,” jelas Asep dalam diskusi Landscape Politik Lokal Indonesia di Graha Pena Harian Umum Jabar Ekspres, kemarin (15/5).
Dirinya mengakui, besaran anggaran ini sebetulnya diperuntukan untuk 16 kabupaten/kota dalam penyelenggaran pilkada. Dia berpandangan, besarnya angka yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu penyelenggaran pilkada seharusnya lebih elok jika menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam menyejahterakan masyarakat.
Asep menilai, dalam pelaksanaannya nanti dana pemilu yang disediakan pemerintah bagi partai politik tentunya masih kurang memadai. Meski, alat peraga kampanye dan biaya sosialisasi calon sudah ditanggung oleh pemerintah. Terlebih, dalam aturan sendiri KPU membolehkan perolehan dana kampanye yang bersumber dari luar partai.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPD Partai Golkar MQ Iswara yang turut hadir subagai pembicara menerangkan, biaya politik untuk pilkada serentak kali ini kemungkinan akan lebih besar daripada pilkada sebelumnya. Sebab, pada aturan KPU yang baru masa kampanye nanti akan lebih lama yaitu selama tiga bulan.
Dirinya menilai, dalam penyelenggaraan kampanye nanti KPU akan memberikan fasilitas berupa alat peraga kampanye, biaya sosialisasi, seragam dan lainnya. Tapi, untuk berbicara mengenai mahalnya biaya pilkada harus dimulai substasinya dari awal.
Iswara menuturkan, mahalnya biaya pilkada harus dihitung dari tahapannya. Sebab, untuk cost politik tidak bisa dipisahkan pada pilkada nanti.
