jabarekspres.com, BANDUNG – Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, kesal. Sebab, hingga saat ini masih banyak penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) dengan kategori C dan D di kabupaten/ kota di Indonesia.
Asman menilai, hasil penilaian dengan kategori C dan D dipandang sebagai pemborosan keuangan negara. Dengan kata lain, keluar anggaran besar tapi tidak diiringi kinerja yang baik dari ASN.
Dia mengungkapkan, penilaian Akip dengan hasil baik untuk kategori provinsi baru terdapat tiga provinsi saja. Di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta.
”Jawa timur ini nilai AKIP-nya lebih dulu A dari Jawa Barat. Di Indonesia tidak banyak yang mendapatkan A hanya tiga provinsi saja,” jelas Asman ketika memberikan pemaparannya di hadapan seluruh ASN dalam acara Musyawarah Pembanguna (Musrembang) Provinsi Jabar, belum lama ini.
Pihaknya menyesalkan perolehan Akip untuk kabupaten/kota yang ada di seluruh indonesia yang masih didominasi dengan penilain C dan CC. Rinciannya, totalnya ada 193 daerah. Degan nilai D, tercatat ada 14 daerah.
Melihat kondisi itu, Menpan bersama tim penilain melakukan kalkulasi indikator kerugian negara dengan menjumlahkan seluruh kegiatan yang dianggapnya mubazir tersebut.
Amran menyebutkan, dari total anggaran yang digunakan tetapi tidak memiliki output jelas tersebut tercatat ada Rp 400trilun.
”Kemarin saya, bilang sama deputi saya, coba ditotal seluruh Indonesia kalau diperbaiki berapa penghematan kita,” cetus Asman.
Dia memerinci, masih banyaknya terjadi pemborosan karena dalam penggunaan anggaran banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki perencanaan yang pas. Bahkan tidak nyambung dengan program pusat. ”Bahkan, banyak juga yang menganggap sukses dari sisi serapan tetapi dalam penggunaannnya masih belum tepat sasaran,” urainya.
Asman mencontohkan, ada programnya meningkatkan kesehatan masyarakat. Tapi, kegiatannya kebanyakan seminar dan workshop yang dilakukan di hotel-hotel. ”Termasuk perjalanan dinas atau studi banding, proyek titipan,” tegasnya.
Contoh lain yang miris adalah proyek fiktif. Contoh lain yang diuraikan oleh Asman di antaranya, membuat program pengairan tapi sawahnya tidak ada. Membuat bendungan yang targetnya untuk mengairi sawah, tapi saluran airnya tidak dibuat.
