”Saya akan perjuangkan agar honor ASN bisa lebih tinggi. Tapi, kita semua harus bisa membuktikan kinerja kita bisa lebih baik,” tegasnya.
Di sisi lain, Asman juga berharap, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah pertama atau daerah percontohan yang membangun mal pelayanan publik di Indonesia.
”Syukur-syukur Provinsi Jawa Barat nanti jadi percontohan, contoh pertama atau pilot project pembangunan mal pelayanan publik,” kata Asman.
Dia menjelaskan, mal pelayanan publik adalah sebuah bangunan yang menggabungkan semua perizinan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam satu tempat atau satu lokasi.
”Sebab, saat ini pelayanan berdiri sendiri-sendiri. Kementerian Agama perizinannya harus datang ke kantor KUA. Lalu imigrasi datang ke kantor imigrasi. Urusan tanah datang ke BPN,” urainya.
Nah, dengan dengan adanya mal pelayanan public, maka seluruh perizinan tersebut akan digabungkan dalam sebuah tempat. Termasuk perizinan di tingkat pemerintah provinsi.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang memfinalisasi kelembagaan terkait rencana pembangunan mal pelayanan publik tersebut. ”Siapa yang akan bangun mal pelayanan publik tersebut, jadi saya buat kelembagaan sistemnya. Apakah di satu kementerian tersendiri atau digabung semuanya. Kelembagaannya sedang difinalisasi, kemarin lapor ke Pak Presiden dan beliau mendukung,” urainya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan, Provinsi Jawa Barat siap menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun mal pelayanan publik.
”Kita siap. Provinsi Jawa Barat secara ranking sudah tertinggi (pelayanan publik dan kinerja pemerintahan),” kata Deddy.
Menurut dia, kawasan bekas rumah dinas DPRD Jawa Barat di Cipageran, Kota Cimahi, nantinya bisa digunakan untuk membangunan mal pelayanan publik. Lokasinya di Cipageran, Kota Cimahi.
”Lokasinya paling strategis. Kita sudah mulai, jadi di situ ada aula besar dan 100 rumah bekas DPRD yang kita renovasi,” pungkasnya. (dn/ant/rie)
