bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat tetap akan menunda pembangunan gedung DPRD baru di sekitar Perkantoran Pemkab Bandung Barat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah. DPRD beralasan, saat ini Pemkab Bandung Barat harus lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah untuk kepentingan masyarakat ketimbang harus mengerjakan proyek gedung DPRD.
”Tunda saja dulu pembangunan gedung dewan. Karena, masih banyak prioritas lain yang lebih penting,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna kepada wartawan di Ngamprah kemarin (5/2).
Selain difokuskan pada infrastruktur, kata dia, anggaran pembangunan yang rencananya akan menelan anggaran sekitar Rp 130 miliar ini baiknya dialokasikan untuk hal-hal seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. ”Lihat saja ke lapangan infrastruktur jalan dimana-mana masih jelek, pengairan irigasi ada yang masih jebol, sekolah-sekolah masih banyak yang rusak, saya pikir alokasi anggarannya sebaiknya ke persoalan-persoalan itu,” katanya.
Aa menambahkan, keberatannya tersebut bukan tanpa alasan, sebab dengan kondisi anggaran saat ini tentu saja akan menyedot habis APBD yang ada jika pembangunan gedung dewan tetap direalisasikan tahun ini. Namun, hal itu akan berbeda jika sumber anggaran pembangunannya atas bantuan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
”Kita hanya menunda dulu rencana pembangunan gedung dewan ini, jangan sampai keinginan rakyat tidak terakomodasi dan terabaikan, kecuali kalau menggunakan anggaran bantuan dari pusat atau provinsi sih tidak masalah,” terang Aa.
Seperti diketahui, rencana pembangunan gedung dewan seiring dengan akan direalisasikanya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibu dan Anak di tahun 2017 ini yang lokasinya di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat di Jalan Raya Padalarang yang saat ini digunakan.
Menanggapi hal itu, Aa mengatakan, gedung dewan saat ini sudah bisa dimanfaatkan langsung sebagai bangunan rumah sakit umum daerah meski proses pembangunan dan perbaikan serta tambahan fasilitas lainnya harus dilakukan. Sementara untuk kebutuhan gedung dewan ke depan bisa dengan cara mengontrak untuk sementara waktu. ”Kami tidak ingin jadi opini, segala masih kurang tapi gedung dewan megah, saat ini yang penting kinerjanya bukan persoalan gedungnya, eksekutif juga gedungnya megah tapi kinerjanya belum tentu semuanya sudah optimal, dalam bekerja bukan masalah kantor, biarpun kantor bagus kalau kerjanya jelek buat apa,” paparnya.
