Dewan Akan Pelototi Proyek di KBB

bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat mengingatkan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar mematangkan perencanaan seluruh proyek yang akan dikerjakan di tahun 2017.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat Pither Tjuandys, menyebutkan pihaknya berencana akan rutin memanggil jajaran PUPR untuk terus memantau pengerjaan infrastruktur agar tidak terjadi lagi proyek yang mangkrak.  ”Ini sudah memasuki bulan ke-2 di tahun ini. Kami akan pantau terus kinerja Pekerjaan Umum. Bahkan, kami akan sering memanggil mereka agar bisa dilakukan evaluasi seluruh pengerjaan infrastruktur yang sudah direncanakan,” tegas Pither Tjuandys kepada wartawan di Padalarang, Jumat (3/2).

Menurut dia, pemanggilan akan rutin dilakukan agar di tahun 2017 yang merupakan akhir kepemimpinan Bupati Bandung Barat Abubakar, tidak ada lagi ada proyek yang mangkrak seperti kasus Purabaya-Jati-Saguling.  ”Tahun ini tidak boleh ada lagi proyek yang mangkrak. Jadikan kasus Saguling itu sebagai pembelajaran,” ungkapnya.

Bahkan kata dia, untuk proyek Purabaya-Jati-Saguling yang dianggarkan di tahun 2016 lalu sebesar Rp16,8 miliar untuk pengerjaan 11 kilometer yang dikerjakan oleh PT Karya Mukti Anugrah masih mangkrak dan tidak pernah selesai.  ”Saya dengar tahun 2016 lalu, anggaran untuk Saguling hanya terserap Rp1 miliar dari anggaran yang dialokasikan Rp16,8 miliar. Ini jelas penyerapan yang buruk,” sesalnya.

Pither menambahkan, selain menyoroti tentang perencanaan pengerjaan yang akan dikerjakan di 2017, Komisi III juga bakal memantau kinerja dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang saat ini dipimpin oleh Lucky Jamaludin. Sebab, proses tender dari pihak kontraktor harus mendaftar terlebih dahulu ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.  ”Kami minta proses lelang harus benar-benar profesional. Pertama harus lihat prestasi kontraktornya serta melihat juga persyaratan sesuai dengan aturan. Kedua, kalau sudah ada pemenangnya dan melakukan kontrak dengan pemkab, maka pihak kontraktor berkewajiban mengerjakan langsung di lapangan dan jangan dinanti-nanti,” tegasnya.

Dia juga meminta, kontraktor yang terpilih, murni karena memiliki prestasi bukan karena ada tekanan atau kedekatan secara politik. Sebab, sebutnya, hal itu bakal berpengaruh pada kinerja di lapangan.  ”Kontraktor yang terpilih memang dia layak, mampu dan punya modal. Bukan karena kedekatan dan main-main proyek. Kami tidak mau kondisi jalan di KBB setiap tahun hancur karena pengerjaan yang asal-asalan,” terangnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan