Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dan berencana membangun sistem modern untuk mengantisipasi kasus serupa terjadi.
Menurutnya dengan masih lemahnya sistem di beberapa sektor membuat celah yang dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.
”Diminta Pak Wali Kota (Ridwan Kamil) dengan dibangunnya sistem yang semua sudah menggunakan teknologi, maka yang terjadi tanggal 27 Januari harapan kita jadi yang terakhir,” kata Hendro, kemarin.
Baca Juga:Rey Utami Tebar Semangat ToleransiVlado Sambut Duet Supardi-Jupe
”Jangan ada pola-pola cara-cara untuk memanfaatkan kelemahan sehingga menguntungkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum baik itu pungli atau gratifikasi,” imbuhnya.
Hendro mengatakan seluruh dinas baik kepolisian maupun pemerintahan berpotensi terjadi pungutan liar sehingga diberlukan kesadaran dari seluruh pihak untuk mewujudkan sistem birokrasi yang bersih.
”Ya tentunya saya tadi mengatakan juga tidak menutup kemungkinan itu juga terjadi di instansi saya (kepolisian, Red), termasuk di pemerintahan. Kami berharap, kejadian ini tidak lagi terulang,” ungkap Hendro.
Maraknya OTT terhadap pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menjadikan pelajaran untuk seluruh pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk tidak melakukan hal serupa.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa meminta agar pejabat dan PNS berhati-hati dalam memberikan wewenang dan tidak melakukan aktivitas pungutan liar terhadap masyarakat.
”Sudah banyak kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di daerah termasuk Kota Bandung. Saya minta teman-teman bekerja dengan hati, sekaligus hati-hati,” katanya, kemarin.
Dia menyatakan, dugaan pungli yang terjadi di DPMPTSP Kota Bandung tidak boleh terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Jabar. Agar hal tersebut tidak terjadi, dia mengajak seluruh pejabat dan PNS di dinas tersebut agar bekerja secara profesional.
Baca Juga:Yaya Toure Minta Agennya DiamMenang Telak atas Wigan, MU Melenggang ke Babak Kelima
”Pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan sampai tersangkut (OTT), jangan sampai terjadi. Kerja profesional tingkatkan layanan pada masyarakat dan hindari pungli,” ujarnya.
Untuk saat ini, diklaim Iwa, belum ada keluhan perihal permasalahan proses perizinan di tingkat provinsi. Jika pun ada hanya sekadar terkait perizinan pertambangan dan Kawasan Bandung Utara (KBU).