bandungekspres.co.id, BANDUNG – Adanya rencana aksi demo besar besaran pada November nanti. Hal itu, menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, merupakan imbas terhadap ketidak pastian hukum atas tuduhan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama.
Dia menilai wajar, adanya aksi demo yang berawal dari ketidaktegasan pemerintah dan aksi ini sebut dia, merupakan sebuah aspirasi yang sangat besar atas reaksi ketidak pastian dalam penegakan hukum.
“Demo itu kan hak warga negara dan Indonesia adalah negara demokrasi. Silakan datang, silakan tuntut namun yang terpenting tertib jangan sampai anarkis,” kata pemilik sapaan Demiz itu, saat ditemui di Gedung Sate, kemarin (1/11).
Selain itu, dugaan penistaan agama merupakan hal luar biasa yang merusak keyakinan umat beragama. Sehingga harus segera ditangani dan jangan membuat bingun masyarakat dengan ketidakpastian.
Dirinya mempertanyakan alasan lambannya proses hukum terhadap kasus tersebut, sebab kata dia, dari beberapa kasus yang berhubungan dengan penistaan agama pemerintah dinilai cepat tanggap dan langsung memprosesnya.
Demiz mencontohkan, beberapa kasus penistaan agama seperti di Bali ada kasus penistaan ke umat agama Hindu, dan tokoh media Arswendo yang menghina Nabi Muhammad diproses secara hukum, bahkan HB Jasin juga pernah dipenjara.
“Nah ini jangan mentang-mentang dia pejabat jadi kebal hukum ya,” cetusnya.
Demiz menuturkan, terlepas dari akan terselenggaranya Pilkada di DKI sebetulnya kasus ini jangan dikait kaitkan sebab ada Pilkada atau enggak ada Pilkada penistaan agama harus tetap diusut.
Dia mengaku sangat menyayangkan atas situasi yang berkembang saat ini sebab dalam pengamatannya banyak isu-isu yang sengaja dipolitisir dan dibuat terbalik dengan fakta yang ada. Sehingga aksi demo yang akan digelar nanti murni mengatas namakan umat Islam atas dasar penistaan agama.
“Inikan kebetulan saja ada pilkada, dan jangan dibalik-balik jangan dipolitisir,” kata dia.
Untuk itu dirinya mengimbau, untuk warga Jabar ingin mengikuti demo agar menjaga ketertiban, bersikap tertib dan tidak anarkis dan jangan terpancing provokasi.
“Jadi selama dilakukan dengan baik, menurutnya demo merupakan cara yang tepat dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah dengan syarat dilakukan dengan damai,” tutupnya. (yan)
