’’Kalau sekarang itu kan pengembang minta izin ke kita. Nah, kalau nanti tidak bisa, sebab izin keluar berdasarkan potensi wilayah yang sudah ditentukan,’’ papar dia.
Apakah tidak terlambat bagi Jabar untuk menerapkan konsep hybrid ini? Deny menjawab tidak. Justru, percepatan kemajuan Jabar menjadi konsern Gubernur Ahmad Heryawan meski sudah di akhir masa jabatan. Karena itu, tidak salah jika Aher disebut sebagai Bapak Metropolitan Jabar.
Lagi pula, sebenarnya ide pembangunan hybrid ini muncul sejak tahun 2010. Atau pada pertengahan periode pertama Kang Aher menjabat gubernur. Setelah melalui pembahasan dan menerima masukan, baru berwujud dalam bentuk perda pada akhir tahun 2014. Tahun 2015 mulai disusun peraturan gubernurnya. Sampai tahun ini targetnya muncul rencana besar. Termasuk pihaknya menginginkan membuat panduan rencana.
Dalam pembangunan konsep ini akan terbuka deras investasi dan lapangan kerja. Agar konsep hybrid ini berjalan sesuai rencana, maka akan dibentuk Badan Pengelola Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan (BPMPP), yang dipimpin oleh gubernur. Di bawahnya akan ada ketua harian di tingkat provinsi, yang kini ditempati Deny. Ada juga ketua harian di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan yang dijabat oleh kepala daerah yang ditunjuk gubernur. Kepala daerah itu akan bertugas sebagai pengelola regional metropolitan. Berkoordinasi dengan kepala daerah yang ada di daerah sekitarnya.
Deny menegaskan, BPMPP berbeda dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) yang sudah ada. Peran BKPP lebih pada administratif. Sedangkan badan pengelola metropolitan lebih percepatan pembangunan. Meski nanti, BPMPP sekretariatnya di BKPP.
Khusus terkait dengan hubungan investasi, BPMPP akan memiliki Metropolitan Development Corporation (MDC). Sebuah perusahaan yang memfasilitasi komunikasi bisnis antara investor dengan daerah yang dituju.
Dengan begitu, ke depan arah pembangunan Jabar fokus ke enam titik di metropolitan dan pusat pertumbuhan. Dari segi penganggaran juga tidak mengganggu yang sudah berjalan, dari provinsi ke kabupaten kota. ’’Justru keberadaan BPMPP menguatkan dan akselarator pembangunan. Gubernur Jabar nanti gubernur metropolitan. Berubah, dari pemerintahan klasik shifting (bergeser) ke modern,’’ beber dia.
