Presiden Jokowi, seperti diberikan Republika 9 Mei 2015, ketika melakukan peletakan batu pertama sarana PON 2020 di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menegaskan, dana sebesar itu akan disokong pemerintah pusat agar menjadi awal kebangkitan olahraga di Indonesia Timur.
Untuk itulah, isu yang penting saat ini adalah bukan soal kegiatan yang konsumtif. Yang terpenting pada saat ini, bagi kita, pemerintah dan masyarakat Jawa Barat, untuk bersama mengawasi legacy arena pertandingan agar makin optimal dimanfaatkan dalam membangun SDM Jabar.
PON Kacau?
Kedua, isu yang banyak menggelinding dari publik adalah PON kacau. Frase ini menjadi sumir dan menjadi tidak seimbang karena gulirannya terjadi hanya terpantul dari satu kejadian yakni pertandingan semifinal polo air Jabar vs Sumsel pekan lalu –padahal jauh lebih banyak pertandingan berjalan lancar tanpa protes kontingen.
Ada beberapa variabel yang bisa dijelaskan. PB PON sejatinya hanya bersifat mengatur administrasi PON. Sementara terkait teknis di lapangan, terutama wasit dan tehnical delegate adalah di luar pembinaan PB PON, karena domain pengurus besar olahraga dan KONI pusat.
Dari sisi proses harian, seluruh ketua kontingen (Chief De Mission/CDM) rutin melalukan pertemuan tiap pagi guna membahas seluruh proses yang terjadi. Ruang rapat CDM ini disandingkan Ruang Dewan Hakim dan Ruang Panwasrah (Pengawas dan Pengarah) dari KONI pusat.
Artinya, seluruh masukan apalagi protes sudah disediakan medium yang sangat luas sekaligus komprehensif. Sekira tidak tuntas di ruangan CDM, maka tiap provinsi bisa mengajukan banding ke perlengkapan PON lebih tinggi yakni Dewan Hakim dan Ruang Panwasrah.
Kemudian terkait kehadiran Pangdam III Siliwangi sebagai Ketua Kontingen, ini pun sebenarnya hal yang lumrah. Jawa Barat saat PON Kalimantan Timur juga menunjuk Pangdam III Siliwangi sementara PON Riau dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.
Hal serupa dilakukan kontingen lain, dan ini sudah terjadi sejak lama. Unsur muspida provinsi-lah yang kerap menjadi ketua kontingen. Apalagi, dari sisi kronologis, Pemprov Jabar dan PB PON tidak pernah mengintervensi karena seluruhnya diberikan kepada KONI daerah.
