Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dalam artikel berjudul ”PON 2012 – Antara prestasi, prestise dan frustrasi” pada 12 September 2016 lalu menyebutkan, PB PON XVII 2008 di Kalimantan Timur mengeluarkan anggaran Rp 4,6 triliun sementara PB PON XVIII 2012 di Riau Rp 2,2 triliun.
Di PON Jawa Barat, dana tersebut untuk penyelenggaraan 44 cabang olahraga dengan arena pertandingan 16 kota/kabupaten. Di PON Kalimantan Timur diselenggarakan 43 cabang di enam kota/kabupaten saja sementara PON Riau diselenggarakan 39 cabang di sembilan kota/kabupaten.
Sebagaimana terjadi di provinsi lainnya, Jawa Barat selepas PON akan memiliki legacy yang signifikan dalam pengembangan SDM masyarakat di bidang olahraga.
Sebut saja fasilitas baru seperti tiga stadion standar FIFA di Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi), dua sarana olahraga (SOR) terpadu modern (Arcamanik dan Jatinangor), pacuan kuda standar internasional (Legokjawa, Pangandaran), venue BMX di Ciamis, dan Komplek Renang Jalak Harupat. Belum dengan dana yang Pemprov Jawa Barat anggarkan untuk perbaikan dan penyempurnaan venue lama seperti Velodrome Munaif Saleh di Cimahi, Sporthall Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung, venue dayung di Cipule, Karawang, GOR Saparua di Kota Bandung, dan seterusnya.
Maka itu, anggapan bahwa PON konsumtif adalah tidak benar. Ini adalah bentuk investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat, terutama di bidang olahraga, yang boleh jadi tidak mudah dilakukan sekiranya tidak ada pelaksanaan PON.
Maka itu, sebagai konklusi awal, dana PON Jabar menjadi lebih irit, berkualitas, dan berdampak banyak. Jika dibandingkan PON Kaltim 2008, alokasi anggaran lebih rendah namun kota dan cabang olahraga lebih banyak di Jawa Barat.
Juga jika dibandingkan dibandingkan PON Riau, kota dan cabang juga lebih sedikit sehingga bea Rp 2,4 triliun tahun ini jelas lebih murah dengan Rp 2,2 triliun PON Riau (dengan mempertimbangkan rata-rata nilai inflansi tahunan Indonesia 2005-2015 sebesar 8,5 persen versi BPS).
Bahkan, total bea PON Jawa Barat sejatinya hanya kisaran 24-25 persen jika dibandingkan rencana kebutuhan PON 2020 di Papua sebesar hampir Rp 10 triliun. Sarana dan prasarana saja butuh Rp 8 triliun, dan sisanya untuk pertandingan (Sumber: Tempo.co edisi 21 Juni 2016 dan Viva.co.id edisi 24 Februari 2016).
