bandungekspres.co.id, CIMAHI – DPRD Kota Cimahi mempertanyakan penggunaan alokasi anggaran yang dikucurkan melalui APBD Kota Cimahi kepada Persuhaan Daerah (Perisda) Jatimandiri. Pasalnya, sejak didirikan sampai saat ini perusahaan daerah tersebut belum menunjukan kinerja yang menggembirakan. Beberapa sumber di lingkungan DPRD Kota Cimahi menyebut terkait dengan kucuran dana APBD untuk Perusda Jatimandiri kepada Perusda sejak 2006 lalu masih belum menunjukan perkembangan yang berarti.
Saat dikonfirmasi, Kerua Fraksi PDIP DPRD Kota Cimahi, Purwanto menyebut, memang ada rencana dari dewan untuk memanggil manajemen Persuda Jatimandiri terkait dengan penggunaan dana APBD Kota Cimahi untuk Persuda. ”Memang kami merencanakan untuk memanggil pihak Perusda tetapi hal itu belum dilaksanakan, karena ada kegiatan lain di DPRD Kota Cimahi,” ujarnya, saat dihubungi kemarin (12/8).
Sedangkan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi, Yus Rusnaya mengungkapkan, rencana pemanggilan manajemen Perusda dikarenakan DPRD Kota Cimahi ingin melakukan klarifikasi terkait dengan penggunaan anggaran yang dikucurkan kepada Persuda Jatimandiri melalui APBD Kota Cimahi. ”Dana APBD harus dipertanggungjawabkan, karenanya kami di DPRD berencana untuk memanggil pihak Perusda untuk menjelaskannya,” paparnya.
Saat ini kata Yus, dana APBD Kota Cimahi yang dikucurkan kepada Perusda sudah mencapai puluhan miliar, tetapi Perusda belum menunjukan kinerja yang menggembirakan, sehingga dewan memandang perlu untuk mempertanyakannya secara langsung kepada Perusda. ”Kami akan melakukan klarifikasi kepada Perusda terkait dengan penggunaan anggaran lebih dari Rp. 50 miliar, sehingga akan ada kejelasan sejauh mana penggunaan anggarannya termasuk progres apa yang sudah dilakukan oleh Perusda Jatimandiri,” paparnya.
Selain itu, kata Yus, saat pelaksanaan evaluasi kinerja eksekutif, DPRD Kota Cimahi sudah memperingatkan agar masing-masing SKPD bisa maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran, karena sampai semester pertama tahun anggaran 2016, jika dirata-ratakan penyerapan APBD 2016 masih sekitar 32 persen. ”Kami memperingatkan pihak eksekutif karena ada SKPD yang baru menyerap anggaran 5 persen saja, walaupun ada juga yang sudah mencapai 40 persen, kami ingin agar penyerapan anggaran ini bisa lebih optimal sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (bun/asp)
