bandungekspres.co.id, BANDUNG – Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, tingkat konsumsi masyarakat meningkat sekitar 20-30 persen saat Ramadan. Tak hanya itu, banyak juga masyarakat yang melakukan stok berlebihan.
”Di bulan puasa, apapun pasti disediakan. Seperti contohnya banyak ibu-ibu yang menyetok makanan dan sirup hingga berkarton-karton,” papar Netty saat pembukaan Bazar Ramadan 1437 Hijriah, di Halaman Gedung Sate Bandung, kemarin (22/6).
Netty mengungkapkan, dengan adanya peningkatan konsumsi tersebut, maka Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melakukan fast moving terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, ada tiga faktor penyebab mengapa bisa terjadi peningkatan signifikan konsumsi masyarakat saat bulan puasa. Pertama karena bulan Ramadan itu berbasis soliditas, dan komoditas.
Baca Juga:Waspadai Investasi Money GameMinta Tebusan Rp 59 Miliar, Abu Sayyaf Sandera 13 ABK
”Banyak warga yang mengundang orang untuk berbuka puasa bersama, mengundang anak yatim piatu atau bahkan mengundang masyarakat untuk sahur bersama maupun buka bersama,” ungkapnya.
Netty memaparkan, daya tarik Lebaran sangat kuat. Sehingga warga sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut Idul Fitri walaupun bulan puasa belum selesai. Dengan alasan tersebut, kata Netty, pemerintah dirasa perlu untuk menjembatani konsumsi warga agar tetap tersedia dan tidak mengalami lonjakan harga.
”Bazar menyediakan berbagai kebutuhan pokok mulai dari daging sapi, gula, minyak sayur busana muslim dan paket sembako murah dari Aprindo Jawa Barat,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap, kegiatan serupa digelar pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dia juga mengapresiasi keterlibatan pihak swasta yang ikut menggelar bazaar karena memiliki misi yang sama yaitu menekan gejolak harga.
Menurut pria yang akrab disapa Aher itu, bazaar tersebut merupakan bagian dari langkah Pemprov Jabar untuk menyetabilkan harga. Ini seiring sejalan dengan operasi pasar murah (OPM).
”Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk kegiatan OPM. Tahun depan agar bisa lebih mencukupi kebutuhan masyarakat saya minta agar pengelola anggaran bisa menyiapkan anggaran sebesar Rp 20-30 miliar,” pungkasnya. (dn/rie)