bandungekspres.co.id, CIREBON – Direktur Utama (Dirut) PG Rajawali 2 Cirebon Agus Irwanto mengungkapkan, petani yang menerima program KUR, hanya petani yang tergabung dalam koperasi saja. Sebab, program tersebut untuk merealisasikan kesejahteraan para petani tebu, khususnya yang ada di Jawa Barat,
”Yang dapat program KUR, koperasi juga harus sudah beroperasi 2 tahun serta kondisinya sehat. Harus anggota APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia),” tutur Agus kemarin (6/5).
Menurut dia, petani bisa mendapatkan Rp 500 juta itu untuk petani yang maksimal memiliki luas lahan 20 hektare. ”Jika lebih dari 20 hektare, harus anggota keluarga lain yang mengajukannya,” sambungnya.
Dikatakannya, masing-masing organisasi, seperti Aptri, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya. ”Jangan dimonopoli, jika KPTR, kita bebas. Untuk program KUR, Kita sudah melakukan koordinasi dengan Bank BNI. Dan jaminannya 9 persen dengan afalis,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Aptri Abdul Wahid menambahkan, terkait pertemuan ke kementerian kemarin. ”KUR ini dulu kan 12 persen, sekarang 9 persen. Ini progres KUR untuk petani tebu. Sebab, program KUR ini pakai jaminan, maka yang menjadi jaminanya adalah afalis atau pabrik gula,” katanya.
Dan soal pupuk, pihaknya mengaku sudah menyiapkan pupuk. Meskipun regulasinya masih ada di Kementerian Pertanian dan Kemendagri. ”Kita sudah lakukan koordinasikan kepada semua menteri tersebut, terutama soal penyediaan pupuk bersubsidi,” katanya.
Terkait HPP, sesuai analisa, 8,9 persen, meskipun secara nasional tidak setuju, akan pihaknya mengaku sedang berkoordinasi. ”Segera kita koordinasikan untuk soal HPP. Dan Rendemen tebu di Jabar, masih di bawah angka 7. Dan itu, perlu kita dorong. Jika tidak tercapai, apakah ada subsidi menteri ke PG atau petani, atau bagaimana,” ujarnya.
Untuk rendemen di angka 8,9, pihaknya mengaku optimis bisa terealisasi. ”Optimistis kita masuk angka 8,9 persen. Jika kita masuk menejemen tebang angkut. Jika tebang angkut bagus, maka akan bagus pula hasilnya,” katanya.
Saat disinggung mengenai Musyawarah Daerah (Musda) Aptri, diharapkan kepengurusannya bisa solid dan bagus. ”Ketua dan pengurus harus bisa menyampaikan aspira para petani tebu ke pemerintah dan bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik. Jika demikian, maka akan baik pula,” katanya. (kim/rie)