bandungekspres.co.id, BANDUNG – DPRD Jabar berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pusat melalui Kementrian Perumahan Rakyat dan PU (Kemenpera dan PU). Hal ini dilakukan seiring adanya masalah pembebasan lahan pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu.
Ketua DPRD Ineu Purwadewi mengatakan, proyek jalan tol Cisumdawu ini harus menjadi prioritas. Sebab selain untuk mengurai kemacetan di Jatinangor, Tanjungsari, dan Sumedang, jalan tol ini pun menjadi salah satu akses utama menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka.
”Tol Ini fungsinya sangat penting, dan kami khawatir BIJB selesai, ini tidak. Padahal targetnya kan 2018 selesai,” katanya.
Untuk mengatasi ini lanjut Ineu dirinya meminta pemerintah pusat agar menunjuk badan usaha jalan tol (BUJT). Hal ini penting agar pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dituntaskan.
Menurutnya, saat ini fase 2 baru kurang lebih 30 persen. Apalagi tunnel-nya perlu 2-3 tahun. Sedangkan pembiayaan pembebasan lahan untuk seksi 1-2 oleh pemerintah pusat baru Rp 180 miliar.
Dia menilai, dengan adanya badan usaha jalan tol, bisa saja seksi 3-6 segera dituntaskan menjadi bersamaan. Terlebih juga ada keterlibatan PT Jasa Sarana BUMD, milik Pemprov Jabar yang melaksanakan pembangunan konstruksi.
Menyikapi kondisi yang ada, Ineu mengakui, selama ini pembangunan jalan tol tersebut kurang maksimal. Sebab, terkendala sejumlah faktor seperti terbatasnya kapasitas dan kesiapan anggaran.
Makanya DPRD Jabar akan berupaya mengakselerasi proses pembebasan lahan agar pembangunan infrastruktur tidak tertunda lama dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembebasan lahan di sejumlah proyek di Jabar segera tuntas. ”Secepatnya, kalau bisa mengejar, pada Mei ini juga kami harus lapor dan harus menjadi perhatian pusat,” kata Ineu.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan PT Jasa Sarana Feri Rahmawan, akan melakukan tender badan usaha jalan (BUJT) tol Cisumdawu dan bersama-sama pemerintah yang diharapkan terjadi percepatan.
”Biaya konstruksi oleh BUJT, seluruh tanah oleh pemerintah, Jadi BPJT sedang menyiapkan tender investasi. Kalau sudah selesai, ada pemenangnya,” kata dia.
Terpisah, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menginginkan agar pemerintah pusat untuk mencairkan anggaran pembebasan lahan. Terlebih masih banyak lahan yang statusnya masih menggantung karena keterbatasan dana.
