oleh

Penggantian Lahan Belum Jelas, HST Masih Ditolak

Menurutnya, selain izin pembangunan yang belum selesai, ungkapnya, dalam dokumen amdal final belum ada surat mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berdasarkan PP No 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Selain itu, Permenhut No 32 Tahun 2010 jo Permenhut No 41 Tahun 2012 tentang tukar menukar kawasan hutan karena ada kawasan hutan produksi yang dipakai seluas 279,2 hektar di RPH Wanakerta, RPH Kutapohaci, dan kawasan lainnya.

”Berdasarkan aturan undang-undang kehutanan, lahan pengganti hutan harus minimal dua kali lipat dari luas lahan hutan yang dipakai di DAS yang sama,” paparnya.

’’Ternyata surat rekomendasi dari gubernur dan bupati belum ada dalam dokumen Amdal. Selain itu juga belum jelas, lokasi lahan pengganti hutan yang dipakai untuk pembangunan proyek kereta cepat,’’ tambahnya.

Jauh dari itu, Dadan menegaskan, mulai ada aktitivitas pematokan lahan di beberapa lokasi di Bandung Barat yang dilakukan sewenang-wenang oleh pihak KCIC. Itu dilakukan tanpa sosialisasi dan akhirnya mendapatkan penentangan.

Bagi dia, KCIC telah melakukan tindakan ceroboh dan gegabah. Padahal perizinan teknis pembangunan belum rampung secara keseluruhan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.