Butuh Industri Hasil Laut

bandungekspres.co.id– Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah membuat road map hilirisasi serta industrialisasi sektor kelautan dan perikanan. Hal itu perlu dilakukan untuk mengolah sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat berlimpah pada masa depan.

hasil laut
ISTIMEWA

HASIL TANGKAPAN: Seorang nelayan menimbang ikan usai berlayar.

’’Kebijakan Ibu Susi (menteri kelautan dan perikanan, Red) memberantas pencurian ikan dan rencana melarang ekspor rumput laut sangat bagus. Tapi, ada baiknya lebih dulu membuat road map hilirisasi dan industrialisasi,’’ ujar Ketua Bidang Maritim dan Agro Industri Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Munafri Arifudin kemarin (9/12).

Hipmi mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah ditempuh menteri KKP sehingga stok ikan di dalam negeri bisa melimpah. Karena itu, Hipmi mendukung kebijakan melarang ekspor ikan dalam lima tahun mendatang. ’’Kami mengusulkan agar Menteri Susi membuat road map industri ini,’’ tuturnya.

Munafri menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan untuk belajar dari kesalahan atas minimnya hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) pada 2014. ’’Olahan rumput laut mesti dipersiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti kebijakan hilirisasi minerba yang ternyata belum siap,’’ tegas dia.

Dia menyatakan, hilirisasi minerba sebenarnya merupakan kebijakan pemerintah yang sangat baik. Tujuannya, meningkatkan daya saing dan nilai tambah bahan mentah mineral yang selama ini dinikmati industri olahan negara-negara asing. ’’Kelemahannya, tidak ada road map penerapan Undang-Undang Minerba. Tiba-tiba semua distop,’’ katanya.

Padahal, saat itu pabrik pengolahan (smelter) minerba belum siap. Itulah yang mengakibatkan perekonomian tiba-tiba menurun dan pengangguran meningkat. Karena itu, Munafri meminta menteri KKP membuat road map industrialisasi rumput laut. ’’Jadi, begitu industri, pabrik, atau manufakturnya siap semua, baru stop secara total,’’ terang dia.

Munafri memperkirakan, untuk mempersiapkan industri tersebut, butuh waktu minimal lima tahun. Guna memastikan agar industri itu tidak meredup sekejap, Hipmi menolak penghentian ekspor dalam waktu dekat. ’’Kalau persiapannya matang dan industri hilirnya tersedia, pasti kita dukung,’’ tandasnya. (wir/c14/jpnn/fik)

Tinggalkan Balasan