Sebagai contoh bagaimana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang berasal dari PDIP begitu memaksakan revisi UU KPK. Bukan rahasia lagi, salah satu partai yang memiliki syahwat sangat kuat untuk merevisi UU KPK ialah PDIP. Sampai saat ini pun rencana revisi UU KPK yang banyak ditentang masyarakat karena dianggap melemahkan posisi KPK tetap bergulir. ”Pemerintah dan DPR hanya sepakat untuk menunda, bukan membatalkan,” ujar Emerson.
Tak hanya itu, janji Jokowi untuk memilih Jaksa Agung yang tidak berasal dari partai politik, nyata-nyata tidak dilakukan. Pemilihan H.M Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem pun akhirnya berujung pada masalah.
”Publik tentu tidak bisa untuk tidak mengaitkan kasus yang menjerat Sekjen Partai Nasdem Rio Patrice Capella di KPK dengan posisi Jaksa Agung yang berasal dari satu partai,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Rio Patrice Capella ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai makelar perkara kasus-kasus dugaan korupsi di Pemprov Sumatera Utara yang sedang diselidiki KPK. Kasus ini tak hanya menjerat Rio Patrice, namun juga petinggi Partai Nasdem lainnya, O.C Kaligis. Kinerja Jaksa Agung juga banyak dikeluhkan sebagian besar kepala daerah. Mereka jadi takut menggunakan anggaran karena jebakan korupsi.
Bahkan Presiden Jokowi sebenarnya pernah menyemprot kejaksaan agar tidak menjadi ATM berjalan dengan memeras pejabat-pejabat di daerah. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat Hari Adhhyaksa, pada 22 Juli 2015.
”Saya tidak ingin lagi mendengar penegak hukum melakukan pemerasan atau tindakan memperdagangkan perkara atau penuntutan dan menjadikan tersangka sebagai ATM (anjungan tunai mandiri),” kata Jokowi saat menjadi inspektur upacara di Kejaksaan Agung.
Selain pengangkatan pejabat bidang hukum yang kental kepentingan politis, sorotan lain terhadap Jokowi ialah pembiaran terjadinya kriminalisasi, baik itu dilakukan kepolisian maupun kejaksaan. Emerson menilai dari 15 program Nawacita yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, sampai saat ini progresnya 0 persen. ”Oleh karena itu, dalam bidang penegakan hukum kami menilai kinerja pemerintah dengan skor 5. Kami menganggap ini prestasi yang jeblok,” ucapnya.
