Komisi B Panggil Pengurus KONI Kabupaten Bekasi
KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi memenuhi panggilan Komisi B DPRD yang meminta keterangan terkait hilangnya dokumen asli penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat (Jabar) XII 2014 di ruang Komisi B, Jumat (18/9).
Dokumen itu terdiri dari dokumen bidang pengerahan massa, bidang dana dan usaha, bidang sarana dan prasarana, event organizer (EO), bidang hukum dan keabsahan serta keamanan.
Dalam pertemuan itu, hampir seluruh pengurus KONI hadir. Pihak Disparbudpora yang dikomandoi kepala dinasnya Agus Trihono juga turut hadir.
Sementara Komisi B yang mengikuti pertemuan itu antara lain Ketua Komisi B, Mulyana Muchtar, Wakil Ketua Komisi B, Tata Saputra, Sekretaris Komisi B, Abdul Holik, dan para anggota Komisi B.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi M Abdurrahman menjelaskan soal dokumen asli Porda XII Jabar 2014 yang hilang. Katanya, bukan semua data yang menghabiskan anggaran belasan miliar yang hilang. Tapi, ada data keterangan Rp5 miliar yang hilang entah dimana.
”Jadi bukan data keseluruhan sekitar belasan miliar yang hilang itu. Hanya lima miliaran datanya yang masih belum terambil kembali. Riciannya data lima miliar itu berada di 4 cabang olahraga (cabor),” terangnya.
Meski begitu, Abdurrahman menerangkan fotokopi berkas dokumen Porda Jabar lainnya masih ada. Solusinya, kata dia, kwitansi-kwitansi dari berkas dokumen yang hilang itu, bisa dibuat kembali.
”Karena nanti ada pernyataan bahwa berkas ini adalah pengganti yang lama (yang hilang) atau yang kedua kwitansi yang lama dan masih ada fotokopiannya dilegalisir kembali dengan ditandatangani oleh yang berhak dan diberi cap stempel aslinya,” tuturnya.
Terkait pemanggilan pengurus KONI kabupaten Bekasi oleh Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi Abdurrahman menambahkan, hasilnya bisa disimpulkan , masalah kurangnya koordinasi antara pihak KONI dengan Komisi B.
”Sehingga kita dari Komisi II itu tak tahu permasalahan utamanya. Banyak juga di kita yang tak tahu masalahnya. Mestinya KONI itu proaktif berkoordinasi dengan Komisi 2,” ujar politisi PKS ini, kemarin (18/9).