[tie_list type=”minus”]Sekda Ancam Kurangi di APBD Perubahan[/tie_list]
NGAMPRAH – Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi salah satu dinas yang paling rendah dalam penyerapan anggaran. Hal itu, dikarenakan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dibayarkan terlebih dulu uang mukanya.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KBB, Sudibyo mengatakan bila melihat penyerapan anggaran tahun lalu, Dinas Bina Marga paling rendah dalam menyerap anggaran.
”Karena untuk pembangunan jalan, biasanya hanya dibayar uang muka dulu. Sisanya dibayar setelah pekerjaan beres,” kata Sudibyo kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, selain harus menunggu pembangunan fisik hingga tuntas, dalam proses pengeluaran anggaran juga dibutuhkan kehati-hatian. Sebab, segala sesuatu yang dikeluarkan (anggaran) perlu adanya pertanggungjawaban.
”Kita juga harus hati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Segalanya harus berdasarkan program kerja yang harus dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Biasanya, lanjut dia, pembangunan fisik seringkali selesai mendekati di akhir tahun. Sehingga, banyak penyerapan anggaran lebih besar di akhir tahun. Oleh karenanya, pemkab optimis penyerapan anggaran ini bakal lebih maksimal.
”Tidak mungkin kita mengeluarkan anggaran, tapi fisik yang dilakukan pihak ketiga belum beres. Jadi, kebanyakan di akhir tahun,” paparnya.
DPPKAD mencatat, Kabupaten Bandung Barat baru menyerap anggaran diangka 59 persen hingga bulan September 2015. Saat ini, pihaknya juga berupaya untuk menggenjot penyerapan anggaran lebih cepat sesuai intruksi dari pemerintah pusat.
Lebih jauh dia menjelaskan, jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran, memang baru mencapai 59 persen. Namun, disisi lain, pengerjaan fisik di lapangan saat ini bisa dikatakan mencapai angka 90 persen.
”Karena biasanya pembangunan fisik ini melibatkan pihak ketiga seperti Dinas Bina Marga dalam memperbaiki jalan. Nah, pembayaran kan harus menunggu fisik selesai dulu, baru anggaran turun. Jadi, harus dipahami juga bahwa penyerapan itu harus seimbang dengan pengerjaan fiisk hingga selesai,” bebernya.
Tahun ini, lanjut dia, belanja modal yang dikeluarkan oleh pemkab mencapai angka Rp300 miliar dari total APBD Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2015 mencapai Rp2,39 triliun. ”Kita upayakan angka silpa jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tahun lalu, angka silpa mencapai Rp200 miliar. Dari Rp200 miliar tersebut, hanya Rp40 miliar yang tidak terlaksana program, sisanya Rp160 miliar merupakan anggaran efisiensi yang dilakukan pemkab,” ujarnya.
