oleh

Enggan Libatkan Pihak ke-3

[tie_list type=”minus”]Pemkab Baru Hitung Kerugian [/tie_list]

NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum melakukan langkah signifikan pasca kebakaran yang melanda Pasar Lembang. Terakhir, mereka baru sebatas menghitung jumlah kerugian.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya tak menampik, jika para pedagang menanti upaya konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki nasib mereka. Akan tetapi, dirinya meminta kepada para pedagang tetap bersabar. Sebab, penanganan Pasar Lembang membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan dana yang cukup banyak.

”Seperti keinginan Bupati (Abubakar), para pedagang harus punya dokumen resmi pemiliki agar semua jelas,” ucapnya kepada Bandung Ekspres, kemarin (7/8).

Dirinya menambahkan, sampai penanganan pedagang Pasar Panorama bukan penanganan seperti pedagang kaki lima. Pun ketika ada upaya merelokasi sementara ke lahan pacuan kuda, rencana tersebut dipastikan tidak akan terealisasikan. Sebab, tanah pacuan kuda masih disengketakan antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan ahli waris.

”Kita rumuskan dulu, kemarin sudah lihat ke pacuan kuda dari sisi dokumen ternyata belum lengkap. Jangan sampai pemindahan para pedagang melahirkan masalah baru,” kata dia.

”Kondisi sekarang tidak memungkinkan pindah kemanapun, tapi kita juga bukan berarti tanpa usaha. Kalau pemda banyak menjanjikan nggak baik juga buat masyarakat,” tambahnya.

Maman menuturkan, pihaknya baru menerjunkan tim aprasial untuk menaksir angka kerugian aset daerah. Pasalnya Pemda Bandung Barat hingga kini belum menemukan nota kesepahaman antara pengembang dengan pemerintah di mana setiap data aset tercatat jelas.

”Saya belum lihat perjanjiannya. MoU itu kan dibuat saat Pasar Lembang masih menjadi bagian Kabupaten Bandung. Jadi nota kesepahaman ada di induk. Kemarin baru tim aprasial menentukan harga kerugian. Usai kejadian itu, kita harus lakukan penghapusan aset. Soal pembangunan, kita masih merancang Detail Engineering Design,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menuturkan, dari sembilan tuntutan yang digulirkan ke Pemkab KBB, pihaknya menggarisbawahi tidak menggunakan pihak ketiga (investor) dalam pembangunan kembali Pasar Panorama Lembang.

”Hal tersebut dimaksud untuk mengupayakan dan memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat serta dana pendampingan dari pemerintah propinsi serta pemerintah kabupaten,” tuturnya.

Mansuri menegaskan, penggunaan pihak ketika akan memperberat beban para korban kebakaran pasar. Selain itu, penggunaan dana pihak ketiga untuk pembangunan pasar yang terbakar akan mempertajam asumsi publik bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam musibah tersebut. (mg5/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga