oleh

2 Daerah Selamat dari Tunda Pilkada

JAKARTA – Angin segar berhembus di hari kedua perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah. Kemarin (2/8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pendaftaran dua pasangan calon kepala daerah. Yakni di kabupaten Arfak Papua Barat dan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan penambahan itu, maka dua daerah itu untuk sementara ini selamat dari penundaan pilkada.

Kabar tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay kemarin. Hadar menyampaikan pada hari kedua perpanjangan pendaftaran ini, ada penambahan pasangan di dua daerah. Yakni di Kabupaten Arfak Papua Barat dan Kota Mataran NTB.

Pasangan calon tambahan di Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu Daud Indow dan Bob Tobias Retuadan. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan di Kota Mataram, pasangan yang mendaftar yaitu Salman yang berpasangan dengan Jana Hamdiana. ’’Keduanya diusung parpol. Namun kami update lagi parpol pengusungnya,’’ jelas Hadar di kantor KPU.

Komisioner asal Jakarta itu mengatakan, sebenarnya untuk pasangan calon dari Kabupaten Pegunungan Arfak sudah mendaftar sejak hari Sabtu kemarin (1/8). Namun, karena keterbatasan komunikasi, baru hari Minggu (2/8) bisa direkap oleh petugas KPU di Provinsi Papua Barat. ’’Petugas kami taunya dari Wartawan di sana,’’ ungkapnya.

Sedangkan untuk Kota Mataram, Hadar menjelaskan pendaftaran dilakukan hari ini. Pasangan Salman dan Jana tepat masuk pada pukul 16.00 sebelum pendaftaran hari kedua ditutup. Dengan pendaftaran dari dua daerah itu, maka Kabupaten Arfak dan Kota Mataram terhindar dari penundaan pilkada.

Namun Hadar mengaku, untuk Kota Mataram posisinya masih belum beranjak ke zona aman. Pasalnya pendaftaran pasangan Salman dan Jana tidak sesuai dengan prosedur. Hal itu disebabkan, ada salah satu parpol yang awalnya menyatakan dukungan pada pasangan Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana. Namun seketika mencabut dukungannya dan dialihkan pada Salman dan Jana. ’’Bahkan petugas kami di daerah sempat diancam,’’ tuturnya

Dari informasi yang dihimpun, partai yang mengalihkan dukungan yaitu Golkar. Awalnya partai berlambang pohon beringin itu mendukung Ahyar dan Mohan. Namun, tiba-tiba dicabut dan dialihkan ke pasangan Salman dan Jana.

Kasus tersebut mirip yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat itu, PKPI yang awalnya mendukung pasangan Agustinus Ch Dula dan Maria Geong.” Namun tiba-tiba menarik dukungan. PKPI menyerahkan dukungannya ke pasangan Wilfridus Fidelis Pranda-Benyamin Paju.

Insiden yang terjadi pada hari Selasa (28/7) itu sempat memicu kerusuhan. Masa membakar kantor KPUD Manggarai Barat. Alhasil, karena tekanan itu, petugas KPU di Manggarai Timur akhirnya terpaksa menerima pendaftaran Pranda-Paju. ’’Kami dipaksa untuk menerima,’’ tutur Hadar.

Hadar mengaku, sesuai dengan PKPU, dukungan partai itu tidak boleh ditarik. Selain itu, mengalihkan dukungan ke pasangan lain juga tidak diperbolehkan. ’’Jadi jika sudah mendukung calon A ya tidak boleh ditarik untuk mengalihkan dukungan ke calon B,’’ ucapya.

Untuk itu, Hadar menjelaskan KPU akan mengevaluasi pendaftaran di Kota Mataram dan Kabupaten Manggarai Barat. Menurut dia, jika memang tidak sesuai dengan prosedur maka KPU tidak segan-segan mencoretnya. Nah, jika terbukti menyalahi prosedur, pilkada Kota Mataram berpeluang akan ditunda ke tahun 2017. ’’Kami tidak segan coret jika tidak sesuai dengan prosedur,’’ ancam Hadar.

Selain itu, dia meminta pihak kepolisian untuk melindungi petugas KPU di daerah. Hadar mengatakan, sebagai petugas penyelenggara pilkada harus dilindungi karena ancaman dan tekanan bisa sewaktu-waktu terjadi.

Sementara itu, nasib sepuluh daerah yang pasangan calon kepala daerahnya masih satu pasang masih buram. Sepuluh daerah itu Yakni Kota Surabaya, Kabupaten Asahan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Mataram jika KPU mencoret pasangan Salman dan Jana. Sementara ada satu daerah yang belum mengajukan calon kepala daerah sama sekali yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Soal Perppu, Mendagri Tunggu Hasil Penutupan Pendaftaran

Sementara itu, dengan waktu yang tersisa tinggal hari ini, ancaman pilkada dengan calon tunggal masih terjadi. Usulan agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) pencalonan tunggal masih menyeruak. Namun, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan lanjutan terkait Perppu.

’’Kita konsentrasi semoga tanggal 3 (hari ini, red) besok sebagai batas akhir, 11 daerah bisa maksimal (daftar tambahan pasangan calon), dan KPU bisa menerima pendaftaran,’’ kata Tjahjo saat dihubungi Jawa Pos (Group Bandung Ekspres).

Menurut Tjahjo, kalau memang nanti masih ada daerah yang pencalonannya tunggal, pihaknya akan langsung melakukan pertemuan dengan pihak terkait, terutama KPU dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Nantinya, keputusan akan segera diambil demi menentukan nasib daerah tersebut. ’’Apapun masuk saran dari anggota DPR, pimpinan parpol, ditambah pengamat kami catat sebagai bahan rapat tanggal 3 Agustus di Menkopolhukam dan KPU,’’ jelasnya.

Dari hasil pertemuan antara Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Hukum dan HAM, dan KPU pada Jumat (31/7) lalu, Tjahjo menyebut bahwa pemerintah sudah mempersiapkan konsep terkait Perppu Pilkada. Ketika itu, dirinya memprediksi masih akan ada dua hingga tiga daerah yang pencalonannya tetap tunggal pada penutupan pendaftaran pilkada. ’’Namun, Perppu itu belum disetujui,’’ tandasnya.

Terpisah, Bendahara Umum DPP Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo menilai hasil pilkada 2015 akan bernuanasa minimalis. Dari berbagai pemberitaan, ada beberapa calon pilkada yang memiliki latar belakang mantan narapidana, termasuk calon lain yang belum memiliki rekam jejak yang mumpuni. ’’Pilkada 2015 kemungkkinan tidak banyak melahirkan pemimpin daerah yang punya kompetensi tinggi dan reputasi teruji,’’ kata Bambang.

Sebagai salah satu parpol pengusung calon di pilkada, Bambang mengakui persiapan beberapa parpol kurang maksimal. Alih-alih mengedepankan kualitas calon, pasangan calon kepala daerah yang dipilih hanya fokus pada strategi pemenangan. ’’Sementara, kualitas dan kompetensi kepemimpinan mereka belum dipersiapkan dengan matang. Inilah titik lemah dari proses menghadirkan pemimpin daerah,’’ kata Bambang.

Menurut Bambang, pihaknya pernah mengusulkan agar pilkada 2015 diundur pelaksanaannya di tahun 2016. Hal ini karena persiapan beberapa daerah yang kurang maksimal, terutama dari segi pengamanan. ’’Apakah pilkada akan berjalan aman, lancar dan bersih, atau harus diwarnai kericuhan hingga konflik massa pendukung di akar rumput,’’ kata Bambang mengingatkan.

Selain itu, fenomena calon tunggal di pilkada beberapa daerah. Bambang menilai, memang tergambar kesulitan tersendiri dari parpol untuk mengusung pasangan calon. Faktanya, memang hanya belasan daerah yang calon pilkadanya masih tunggal. Namun, ada juga fakta puluhan daerah dimana parpol atau gabungan parpol maksimal hanya mampu mengajukan dua pasang calon.

’’Kemampuan Parpol menghadirkan hanya satu pasangan calon mungkin tidak hanya terjadi pada 11 Dapil itu saja. Parpol di banyak daerah lain diduga juga mengalami kesulitan yang sama,’’ ujarnya. (aph/bay/hen)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga