Bentuk Tim Investigasi Khusus Insiden Tolikara

[tie_list type=”minus”] DPR Bakal Segera Panggil Kapolri untuk Minta Penjelasan soal Kerusuhan Berbau SARA[/tie_list]

JAKARTA – Pimpinan DPR berencana memanggil Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan jajarannya guna mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai insiden kerusuhan di Tolikara, Papua, saat Idul Fitri lalu. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Polri harus memprioritaskan penanganan kasus Tolikara. ”Kami ingin berdiskusi dengan Kapolri dan pimpinan Polri yang lain agar penanganannya menjadi prioritas,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan Jakarta, kemarin (22/7).

Tolikara
FOTO HUMAS TOLIKARA

KUNJUNGAN: Kapolri Badrodin Haiti saat berbincang dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo dan Wakil Bupati Amos Jikwa saat melakukan kunjungan ke Karubaga, Minggu (19/7).

Soal waktu pemanggilan Kapolri, lanjut Fadli, akan dilakukan begitu masa sidang DPR dimulai. ”Secepatnya dilaksanakan karena di tengah kondisi ekonomi yang sedang turun, banyak hal yang bisa terjadi dan menjadi pemicu kerusuhan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPR yang membidangi politik, hukum dan keamanan itu juga mengatakan, para wakil rakyat di Senayan berencana membentuk tim investigasi khusus kasus Tolikara. Menurut Fadli, pembentukan tim investigasi itu sebagai bagian dari upaya DPR menjalankan fungsi pengawasan.

”DPR sesegera mungkin membentuk tim investigas karena isunya sudah menjurus ke SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan, red). Dan itu sangat mudah memprovokasi massa tidak hanya di Tolikara, tapi juga daerah lainnya. Yang penting aparat harus segera menciptakan kembali stabilitas dan menindak para pelaku sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Andika Pandu Puragabaya khawatir kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua, sebuah jebakan dari pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan di Indonesia. Pasalnya, modus kerusuhan di Tolikara kental dengan isu SARA. Padahal dari pengalaman selama ini, penanganan kerusuhan akibat isu SARA, sangat sulit untuk ditangani.

Karena itu Pandu meminta aparat keamanan dan pemerintah harus segera bertindak cepat. Namun jangan juga terlalu berlebihan. ”Intinya, aparat keamanan harus menanganinya dengan segera. Harus siaga. Ada intelijen juga. Tapi jangan terlalu over. Saya khawatir ini jebakan. Kalau salah menangani citra Indonesia akan jatuh,” ujar Andika.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan