’’Pembantu presiden tidak boleh punya visi misi. Baik menteri, termasuk BUMN, lembaga yang lain, dan termasuk gubernur, bupati, wali kota,’’ tegasnya. Visi dan misi hanya berasal dari presiden, dan dijabarkan oleh para pembantunya maupun jajaran kepala daerah.
Meski demikian, usai penandatanganan MoU pelanggaran HAM dengan Komnas HAM, Tjahjo membantah bahwa ada friksi di kabinet menjelang reshuffle. Dia juga menolak mengungkapkan siapa menteri yang disebut-sebut menghina presiden. ’’Kalau aku yang jawab nggak seru lah,’’ tutupnya sambil berlalu.
Istana Redam
Di sisi lain, derasnya wacana reshuffle terakhir, masih berusaha diredam sejumlah kalangan istana. Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyatakan, kalau isu perombakan kabinet masih sebatas desas-desus.
Menurut dia, Presiden Jokowi belum membahas secara resmi wacana tersebut. Pertemuan dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif serta para ekonom di istana kemarin, hanya sebatas mencari masukan dari berbagai pihak atas sejumlah hal. ’’Sejauh ini kan masih desas-desus. Tentu presiden akan menerima masukan-masukan yang ada. Tapi, kan perlu proses juga,’’ kata Teten, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Dia mengakui, pertemuan dengan para Syafi’i Ma’arif dan para ekonom sempat menyinggung soal kinerja sejumlah menteri di kabinet. Meski demikian, Teten menilai, kalau apa yang disampaikan hanya sebatas saran untuk perbaikan pemerintahan ke depan.
Tanggapan senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Dia menegaskan, kalau masukan kepada presiden atas sejumlah hal, termasuk evaluasi kabinet, memang bisa datang dari mana saja. Bukan hanya dari para pembantu presiden di kabinet, tapi juga bisa dari pihak-pihak di luar pemerintahan. ’’Tapi, kalau dengan saya, nggak pernah itu bicara reshuffle,’’ kelit Pratikno.
Mantan rektor UGM itu juga enggan menanggapi soal kabar yang digulirkan Tjahjo Kumolo tentang menteri yang dianggap telah merendahkan presiden. Dia hanya menyatakan, agar hal tersebut ditanyakan langsung pada Tjahjo. ’’Tanya ke beliau ya, tanya ke beliau (Tjahjo, Red),’’ elaknya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Achmad Wijaya menilai, wajar Presiden Jokowi akan mengganti menteri-menteri ekonomi. Pasalnya, kondisi perekonomian nasional yang menurun di tahun 2015 menunjukkan kinerja menteri ekonomi kurang maksimal. ’’Saya kira tepat kalau Pak Jokowi me-reshufle menteri ekonomi,’’ ujarnya.
