oleh

Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Dewan

[tie_list type=”minus”]Geram Nilai Kinerja PT PGMS Buruk[/tie_list]

NGAMPRAH – LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) akan melayangkan surat mosi tidak percaya untuk DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB). Tindakan ini sebagai akibat kinerja dari direksi PT. Perdana Multiguna Sarana (PMGS) yang dinilainya buruk dan tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

geram mosi dewan
DOKUMEN BANDUNG BARAT EKSPRES

PROTES: LSM Geram Kabupaten Bandung Barat meminta BPK mengaudit penyertaan modal tahun anggaran 2011 yang dilakukan BUMD milik Pemkab Bandung Barat, belum lama ini.

Ketua Geram Deki David Kawur mengatakan, dengan melayangkan mosi tidak percaya kepada DPRD, sebagai bukti kekecewaan terhadap kinerja direksi PT. Perdana Multiguna Sarana. Bahkan, perusahaan milik Pemda tersebut tidak menunjukan kinerja yang tidak memuaskan selama berdiri hingga saat ini.

”Saya melihat sejak berdiri hingga saat ini, tidak ada bukti nyata bahwa BUMD tersebut memberikan kontribusi pada kas daerah. Untuk itu, kami akan melangkan surat mosi tidak percaya. Kita juga berharap bahwa jajaran anggota dewan dapat memanggil dan meminta keterangan kinerja yang dilakukan oleh direksi BUMD,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Deki mencontohkan, sebagian jaringan pipanisasi yang saat ini diklaim PT PMGS, merupakan jaringan yang telah dibangun oleh koperasi Pakusarakan. Dengan begitu, maka banyak klaim yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan performa perusahaan. ”Itu salah satu contoh klaim yang dilakukan PT PMGS,” bebernya.

Deki menyatakan, pekan ini, pihaknya akan segera melayangkan surat ke dewan sebagai bentuk pernyataan sikap tidak percaya ke PT PMGS. Bahkan akan mendesak agar dewan menggunakan hak angket. ”Kami ingin direksi diganti dengan muka-muka baru agar perusahaan lebih baik ke depannya,” tegasnya.

Bahkan menurut Deki, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap anggaran penyertaan modal tahun 2011 yang dilakukan PT PMGS yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemkab Bandung Barat. Pasalnya, BUMD tersebut diduga telah melakukan manipulasi data dan diduga terindikasi melakukan penyimpangan serta melakukan kebocoran anggaran.

”Seperti melakukan manipulasi data dengan memasukan pelanggan dari sejumlah masyarakat di perumahan. Lihat saja, seperti masyarakat yang berdiam di perumahan GBR II dan III diklaim merupakan pelanggan BUMD. Padahal jelas di perumahan tersebut dikelola oleh perorangan atau melalui CV bukan malah diklaim milik BUMD,” sesalnya.

Perumahan lainnya yang diklaim oleh BUMD yakni salah satu perumahan di wilayah Padalarang. Jelas, perumahan tersebut melalui CV atau perorangan bukan menjadi pelanggan BUMD. ”Perumahan di wilayah Padalarang ini sudah ada sebelum BUMD berdiri. Ini merupakan bukti adanya manipulasi data pelanggan,” terangnya.

Dikatakan dia, dengan adanya audit oleh BPK, harapannya nanti dapat terbukti adanya penyimpangan dan kebocoran anggaran. ”Yang kita soroti yakni anggaran penyertaan modal pada tahun 2011 lalu sebesar Rp 5 miliar. Penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dengan melaporkan kepada publik,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Dirut BUMD PT PMGS Edi Muklas mengatakan, setiap

tahunnya BUMD selalu memberikan laporan keuangan maupun progress pekerjaan baik kepada Pemkab Bandung Barat maupun DPRD Kabupaten Bandung Barat. Bahkan setiap penggunaan anggaran dan progres pekerjaan selalu dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ”Setiap tahunnya, seluruh pertanggungjawaban selalu dibawa dalam RUPS yang mana Pemkab Bandung Barat menjadi pemegang saham terbesar. RUPS telah ini sesuai dengan UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas,” kata Edi. (drx/fik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga