Sofyano menambahkan, masyarakat sudah membeli premium dengan harga yang telah tidak ada muatan subsidi dari pemerintah. Sofyano selama ini memang dikenal sebagai pribadi yang tidak sepakat dengan penghapusan RON 88. ’’Premium, pertalite, atau pertamax tetap mengandalkan impor dari luar negeri,’’ tegasnya.
Jadi, keberadaan pertalite juga membuka peluang bagi pengusaha hitam untuk bermain dalam pasokan bbm. Dia pesimistis hadirnya pertalite bisa membuat pengguna premium berpaling. Apalagi, harga yang dipatok untuk BBM jenis baru itu tetap lebih mahal daripada premium. ’’Harga premium tetap saja lebih murah daripada pertalite walau dipasok siapa pun,’’ tuturnya.
Sofyano berharap pemerintah maupun Pertamina tidak mengaitkan keberadaan pertalite dengan penghilangan premium. Kalau pemerintah merestui pertalite, ia hanya sebatas barang dagangan Pertamina layaknya pertamax dan tidak menghapus premium.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menegaskan bahwa untuk saat ini pertalite tidak menggantikan premium. Dia juga mengatakan, pertalite murni produk badan usaha. Jadi, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk membeli inovasi Pertamina tersebut. ’’Ini murni produk komersial Pertamina,’’ ucapnya.
Wianda juga menjelaskan, sampai saat ini belum ada instruksi resmi dari pemerintah untuk mulai menghilangkan premium. Hubungan Pertamina dengan pemerintah baru-baru ini soal BBM hanya membahas izin pertalite. Pertamina membutuhkan pengakuan resmi terkait spesifikasi BBM jenis baru itu. ’’Enggak ada target untuk menghapus RON 88. Produk ini lebih ke arah memberikan banyak pilihan kepada masyarakat,’’ tuturnya. (dim/c9/sof/rie)
