oleh

Bantah KBT Sudah Direstui

[tie_list type=”minus”]Banyak Prosedur Harus Ditempuh [/tie_list]

SOREANG – Bagian Pemerintahan Umum dan Bagian Humas Pemkab Bandung melayangkan surat bantahan terkait pemberitaan “ Bupati Restui Timur” yang diterbitkan harian umum Soreang Ekspres (grup Bandung Ekspres) 15 April lalu. Dalam pemberitaan itu Ketua Harian KIP4KBT Asep Juarsa menyebutkan Bupati Bandung merestui pembentukan kabupaten Bandung Timur. Padahal sebenarnya tidak merestui karena sejumlah aturan yang harus dilakukan.

’’Kami sampaikan bahwa dalam pertemuan saat itu dilakukan tanggal 30 Maret lalu yang dihadiri pihak pemkab Bandung yakni pak bupati Bandung, asisten pemerintahan, satpol PP dan bagia tata pemerintahan. Pada prinsipnya pemda berkewajiban untuk mendengarkan dan menerima aspirasi, pemikiran serta pendapat masyarakat untuk kemudian memberikan tanggapan, penjelasan serta pencerahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ kata Kabag Tata Pemerintahan Umum Asep Kusumah didampingi Kasubag Pemberitaan Asep Syahdiana kepada wartawan, kemarin (15/4).

Dijelaskannya, aspirasi dari KIP4KBT yang menginginkan adanya pembentukan Kabuputan Bandung Timur merupakan bentuk aspirasi yang harus dihormati sepanjang dilandasi itikad dan komitmen yang baik. Kemudian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspirasi tentang pembentukan KBT yang digulirkan KIP4KBT, lanjutnya, sesungguhnya sudah pernah melewati beberpa kali proses penyampaian aspirasi. Beberapa proses diskusi maupun dialog baik bersama pemerintah daerah maupun DPRD.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu hal yang harus dilakukan untuk dapat dimulainya tahapan pembentukan daerah otonom baru adalah dituangkannya aspirasi dimaksud dalam bentuk keputusan BPD di calon wilayah daerah otonom baru. Sampai saat ini hal itu belum pernah terjadi.

’’Ada perbedaan mendasar antara proses terbentuknya Kabupaten Bandung Barat dengan bergulirnya wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur yang diusung KIP4KBT pada saat ini. Bahwa pembentukan kabupaten Bandung Barat saat itu, proses tahapan pembentukan Daerahnya berdasarkan pada PP 129 Tahun 2000, ’’paparnya.

’’Proses awal atau tahapan awal pembentukan daerah otonom baru cukup dengan adanya kemauan politik atau aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh beberapa komponen masyarakat secara umum,” tambahnya.

Tahapan selanjutnya, kata dia, aspirasi dari masyarakat tersebut langsung menjadi bahan bagi DPRD Kabupaten untuk menetapkan persetujuan pembentukan daerah otonom baru. ’’dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan kajian akademis atas aspirasi dimaksud,” terangnya.

Menurut dia, hal tersebut berbeda dengan kondisi saat ini. Aspirasi pembentukan Kabupaten Bandung Timur bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 sebagai pengganti PP 129 Tahun 2000, di mana kemauan politik atau aspirasi masyarakat tentang pembentukan daerah otonom baru tidak cukup hanya berupa pernyataan sikap dari para tokoh ataupun elemen masyarakat tertentu. Melainkan, harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk keputusan BPD di wilayah yang akan menjadi daerah otonom baru.

Selanjutnya keputusan BPD dimaksud akan menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten untuk menerbitkan rekomendasi dilaksanakannya kajian lebih lanjut oleh pemerintah Daerah. Jadi pemerintah daerah baru dapat melakukan kajian atas aspirasi setelah terbitnya rekeomendasi dari DPRD.

’’Sesungguhnya sampai dengan akhir 2012, berdasarkan hasil evaluasi kementerian dalam Negeri bahwa dari 205 pembentukan daerah otonom baru (DOB) sebanyak 75 persen dinilai gagal. Sehingga terhadap kondisi tersebut selanjutnya pemerintah mengambil sikap dan kebijakan dilaksanakannya moratorium atas pembentukan daerah otonom baru sambil menyusun grand strategi penataan Daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana perubahan atas Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Saat ini, terang Asep, telah terbit Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004. Isinya, untuk proses awal bagi rencana pembentukan daerah, sesuai pasal 56 harus menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang design besar penataan daerah.

Selanjutnya diatur pula bahwa setelah melewati tahapan awal proses pembentukan daerah otonom baru yang berupa penetapan keputusan BPD, lalu persetujuan DPRD Kabupaten dan Persetujuan Bupati.

Tahapan selanjutnya, keputusan DPRD Provinsi, persetujuan Gubernur, hingga DPR RI. Itu pun pemerintah masih meminta hasil kajian Tim Independent

’’Tidak bisa langsung dibentuk daerah otonom baru, melainkan akan diawali dengan tahapan penetapan daerah persiapan selama tiga tahun yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, bahwa selama 3 tahun tersebut terhadap daerah persiapan akan dilakukan penilaian dan evaluasi akhir masa daerah persiapan secara bersama oleh pemerintah, DPR RI dan DPDRI dengan keputusan 2 pilihan kalau layak akan ditetapkan menjadi daerah otonom dan ditetapkan dengan undang-undang,” paparnya.

’’kalau tidak layak akan dicabut statusnya sebagai daerah persiapan dan akan dikembalikan ke daerah induk yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,” pungkasnya. (gun/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga