oleh

Yudi Sidak ke Ruang Dinas dan Kecamatan

Yudi Sidak ke Ruang Dinas dan Kecamatan
HENDRIK KAPARYADI/BANDUNG BARAT EKSPRES

SIDAK: Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yudi Chrisnandi didampingi Pejabat KBB saat berkunjung ke Kantor Kecamatan Ngamprah, kemarin.

 NGAMPRAH – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah kantor dinas mulai dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcasip), Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Kecamatan Ngamprah.

Menpan mengatakan, kunjungan yang dilakukan ke kantor dinas dan kantor kecamatan untuk melihat pelayanan yang dilakukan jajaran pemerintah kepada masyarakat. ”Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat juga akan hadir hingga ke kantor kecamatan untuk melihat pelayanan kepada masyarakat,” katanya kepada wartawan, kemarin (25/3).

Menpan menambahkan, terkait dengan pelayanan, dirinya mengaku belum begitu puas lantaran masih ada yang harus ditingkatkan. ”Lumayan, tapi saya ingatkan perlu ditingkatkan. Contohnya masyarakat yang mengantre dalam membuat KTP harus dibenahi, jangan seperti diabsen,” katanya.

Lebih jauh Yudi mengatakan, pejabat pusat seperti dirinya tidak mungkin bisa melakukan pengawasan rutin di daerah setiap minggu atau bulan. Sehingga dia meminta pejabat di pemerintah daerah untuk bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pelayanan publik. ”Inilah komoitmen pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang mengingatkan aparatur negara agar turun ke bawah supaya dapat mengetahui permasalahan di masyarakat. Pengawasan harus terus menerus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.

Menurut Menpan, kendati Bandung Barat merupakan wilayah pemekaran yang belum lama terbentuk dari pecahan Kabupaten Bandung, namun sejauh ini sudah bagus dilihat dari sisi pembangunan dan fasilitas pelayanannya. ”Wilayah yang belum lama pemekarannya, tapi sudah memiliki gedung kantor Pemda yang luas. Untuk itu, harus dipikirkan perawatannya,” terangnya sambil menyebutkan gedung ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, jika dihitung anggaran yang dikeluarkan ratusan miliar.

Kantor Pemda yang luas seperti ini, lanjut dia, pemerintah daerah harus menyadari bahwa pembangunan ini merupakan hasil dari uang rakyat. Sehingga, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus jauh lebih baik dan maksimal. ”Semua bangunan ini berasal dari uang rakyat, untuk itu pelayanan harus lebih maksimal,” paparnya.

Berbicara Bandung Barat, kata Menpan, wilayahnya merupakan titik longsor yang harus diperhatikan lingkungannya. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus juga mengawasi perizinan untuk membatasi bangunan yang dikeluarkan jika pembangunan tersebut merusak lingkungan.

”Pemda harus sosialisasikan pelestarian hutan. Jangan semua dijadikan pembangunan. Pemda harus membatasi izin untuk mendirikan bangunan seperti di lahan pertanian dan hutan. Apalagi di Bandung Barat memiliki wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang mencapai 80 persen,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra mengaku, kedatangan Menpan ke Bandung Barat merupakan sesuatu yang di luar dugaan. Karena, kata orang nomor dua di Bandung Barat ini, yang disampaikan menteri kepada jajaran Pemda Bandung Barat merupakan hal positif.

”Yang disampaikan Pak Menteri seperti meningkatkan pelayanan merupakan bagian dari terjemahan revolusi mental. Yang dimaksud revolusi mental itu yakni perubahan ke arah yang diharapkan rakyat,” terangnya.

Kemudian yang harus digaris bawahi yakni soal tranparansi serta efisiensi dan juga pelayanan prima kepada masyarakat. ”Seperti datang ke kantor dinas, kantor kecamatan seperti ini untuk mengetahui pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat,” bebernya. (drx/fik)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga