Dua Tahun Penjara Untuk Pemalsu Surat Novum

VONIS 2 TAHUN: Rida Rukmiati, terdakwa kasus penggunaan dokumen palsu sengketa lahan di kawasan Gasibu ikut sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan R.E. Martadinata, Kota Bandung, Senin (23/3).[/caption]

Oleh majelis hakim, terdakwa dianggap melanggar tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ’’Mengadili dan menyatakan terdakwa Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. Dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun,’’ ucap Hakim Ketua Djoko Indarto dalam amar putusannya di Ruang Sidang V PN Bandung.

Hal yang memberatkan, menurut majelis hakim, terdakwa dinilai merugikan orang lain, berbelit-belit dalam memberi keterangan, dan tidak menyesali perbuatannya. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, tidak pernah dihukum, serta masih memiliki tanggungan keluarga.

Vonis yang diterima Ridha masih lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada yang bersangkutan pada sidang sebelumnya. Meski begitu, terdakwa akan mengajukan banding atas putusan itu. Hal sama juga dilakukan JPU.

Perkara bermula dari gugatan yang dilayangkan pihak tertentu pada tahun 2006. Padahal lahan di kawasan Gasibu Bandung dikuasai dan dimiliki oleh beberapa pihak diantaranya Pemprov Jabar, PT Bank Mandiri, PT Taspen, TNI AL, dan sejumlah perorangan. Hamparan tanah tersebut dahulunya berasal dari tanah negara yang berasal dari tanah hak barat.

Pihak tertentu, dalam hal ini Eti Erawati cs, mengklaim sebagai ahli waris Patinggi yang menurut mereka telah meninggal dunia pada tahun 1939, menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dalam perjalanannya PTUN mengabulkan gugatan itu, namun demikian tidak halnya dengan Pengadilan Tinggi yang menganulir putusan sebelumnya.

Pada tingkat kasasi pun Mahkamah Agung menguatkan apa yang telah diputus oleh PTUN. Terhadap putusan kasasi Eti Erawati cs, kemudian mengajukan PK dengan menunjuk Ridha sebagai kuasa hukumnya. Karena bukan advokat, Ridha kemudian menunjuk Edi Rohaedi yang seolah olah bertindak sebagai prinsipal.

Saat itu, majelis hakim mengabulkan PK dari Ridha cs. Namun setelah mengetahui hasil putusan PK, pihak Pemprov Jabar tidak tinggal diam. Apalagi, setelah mencermati salinan putusan PK dan juga salinan bukti novum yang menjadi lampirannya, ternyata ditemukan banyak sekali kejanggalan dari mulai penulisan, ejaan, dan tidak sesuai dengan kelaziman.

Pada tanggal 4 Maret 2010 Pemprov Jabar secara resmi membuat laporan kepada Polda Jabar dengan tanda bukti lapor No pol LPB/125/III/2010/BIRO OPS dengan terlapor adalah Ridha Cs. Dia dituduh melakukan dan atau menggunakan surat palsu. (vil/hen)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *