oleh

Wabup Cirebon Tersangka

Kasus Bansos Pertama yang Ditangani Satgasus

JAKARTA – Kinerja Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung langsung membuahkan hasil. Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 dinaikkan ke penyidikan. Kejagung menetapkan tiga orang tersangka, salah satunya Wakil Bupati (Wabup) Cirebon Tasya Soemadi Al Gotas.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Widyo Pramono menjelaskan, dugaan korupsi Bansos APBD Kabupaten Cirebon ini merupakan kasus pertama yang naik ke penyidikan yang ditangani oleh Satgasus. ’’Yang naik dari penyelidikan ke penyidikan adalah kasus Bansos Cirebon. Salah satu tersangkanya adalah Wakil Bupati aktif, TS,’’ kata Widyo kepada wartawan di Kejagung Senin (19/1).

Dia menjelaskan, dua tersangka lainnya adalah Ketua PAC PDIP Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon Subekti Sunoto dan Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Emon Purnomo. Hanya saja ia tak menjelaskan peran tersangka ini. ’’Dua tersangka lain sudah ditetapkan. Total tiga tersangka,’’ katanya. Soal kerugian negara, kata Widyo, nanti akan diketahui pada penyidikan berikutnya.

Baca Juga:  Hukum Orang Islam Masuk ke Gereja Menurut Pendapat Buya Yahya

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Suyadi menjelaskan, modus dugaan korupsi kasus bansos Cirebon antara lain misalnya dana dicairkan Rp100 juta, namun yang dilaksanakan hanya Rp25 juta atau Rp50 juta. ’’Itu ada beberapa,’’ ungkap Suyadi mendampingi Widyo.

Tasya Soemadi pernah menjalani pemeriksaan di Kejagung, Senin 8 Desember 2014 lalu saat kasus ini masih tahap penylidikan. Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Tasya masih menjadi Ketua DPRD Cirebon.

Seperti diketahui, Tim Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi Kejagung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan  memeriksa sekitar 260 warga Kabupaten Cirebon yang menerima dana bansos APBD tahun 2009 hingga 2012. Pemeriksaan itu dilakukan karena ada dugaan korupsi terkait penggunaan APBD khususnya belanja hibah, bansos, dan bantuan keuangan Kabupaten Cirebon.

Pemberian dana bansos tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM. Saat itu, Tasya Soemadi (Gotas) masih menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Sebelumnya ada tujuh nama yang telah menjalani pemeriksaan pada 8 Desember 2014 lalu. Selain Gotas, Ketua PAC PDIP Kecamatan Kedawung Subekti Sunoto, dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon Emon Purnomo, juga ada empat nama lainnya. Mereka adalah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PDIP Aan Setiawan, mantan Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM, mantan anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKS (saat ini Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat) H Satori, dan Ketua Koperasi Karya Bakti tahun 2009 Kecamatan Gegesik H Thalib.

Baca Juga:  DPRD Jawa Barat Bakal Kaji CDPOB

 Tidak banyak pernyataan dari para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bansos APBD Kabupaten Cirebon 2009-2012. Salah satunya Emon Purnomo. Ketika dikonfirmasi, dia mengaku belum tahu persis informasi yang sudah menyebar di media, baik online maupun elektronik.

Secara pribadi, kata Emon, dirinya belum mendapatkan surat tembusan. ’’Kita akan telusuri dulu infonya Mas,” ucapnya melalui sambungan telepon, Senin malam (19/1). Oleh karena itu, pihaknya belum merencanakan langkah apapun, entah menyiapkan penasehat hukum atau langkah lainnya dalam menyikapi peningkatan status ini. ’’Untuk sementara, kita belum mengambil langkah apa-apa,” terangnya.

Baca Juga:  Agar Kasus Covid-19 di Indonesia Tak Seperti India

Sementara Gotas, saat dihubungi koran ini belum memberikan keterangan soal penetapan status tersangka dari kejagung. Gotas sempat menjawab panggilan telepon wartawan koran ini, namun kemudian tak memberikan jawaban lebih banyak saat disinggung soal kasus bansos.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumber Dedie Triharyadi SH MH mengaku belum mengetahui secara pasti penetapan Tasiya Soemadi sebagai tersangka oleh kejagung. Dikatakan, kasus korupsi hibah-bansos itu ditangani langsung kejagung, sehingga pihaknya hanya menunggu perkembangan dari pusat.

’’Saya belum tahu perkembangannya seperti apa. Karena itu kan Kejagung yang menangani,” katanya melalui sambungan telepon selular.

Dedie meminta wartawan mengonfirmasi kepastian status tersangka ke Jakarta. ’’Kalau memang ada kabar dari Jakarta seperti itu, coba saja tanyakan ke kapuspen seperti apa? Karena yang menangani masalah bansos ini adalah kejagung,’’ tukasnya. Ditanya mengenai tembusan surat penetapan tersangka korupsi hibah bansos dari pusat, Dedie pun mengaku masih belum mendapatkannya. ’’Belum, kami masih belum dapat,’’ tukasnya. (boy/via/jun/kmg)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga