bandungekspres.co.id, BANDUNG – Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar siap mendukung langkah pemerintah pusat yang melarang investasi asing masuk ke sektor perikanan tangkap.
Kepala Diskanlut Jabar Jafar Ismail mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya menjalankan program dari pemerintah pusat dengan memperbanyak koperasi nelayan. Harapanya, koperasi bisa masuk sebagai investor lokal untuk menggarap sektor perikanan tangkap.
”Kami sangat mendukung langkah pemerintah pusat yang melarang investasi asing masuki dalam sektor perikanan tangkap,” kata Jafar di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jabar Jalan Wastukencana, Kota Bandung, kemarin (11/8).
Jafar mengungkapkan, banyak lokasi di wilayah pantai selatan yang belum dikelola. Saat ini pihaknya mengarahkan beberapa koperasi untuk memperbanyak kapal di atas 20 gross ton (GT) agar bisa menggarap perairan yang lebih jauh lagi.
”Dengan banyaknya kapal di atas 20 GT, nantinya kapal besar tersebut akan diarahkan ke perairan yang dalam. Sehingga bisa lebih mengeksploitasi perikanan tangkap,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Jabar Mustafa Jamaludin menegaskan, pihaknya akan terus membenahi koperasi di Jabar agar berdaya saing di tingkat Asean. Caranya, mewadahi pelaku usaha dalam pengembangan produk seperti pembinaan dan pelatihan. Sehingga koperasi di Jabar akan bisa berkontribusi 15 persen terhadap perekonomian regional.
”Kami akan terus berupaya membantu koperasi serta pelaku UKM agar bisa memasarkan hasil produksinya ke berbagai wilayah,” pungkasnya.
Sementara itu, sebanyak 198 koperasi di Kabupaten Cianjur akan dibekukan, bersama ribuan koperasi lainnya di Jawa Barat. Hal itu dilakukan lantaran seratus lebih koperasi di Cianjur sudah nonaktif.
Diketahui, pembekuan tersebut berkaitan dengan rencana Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga untuk melakukan program reformasi total koperasi di Indonesia. Bahkan dari 200 ribu koperasi yang ada di data kementerian, sebanyak 62 ribu di antaranya telah dikeluarkan dari database.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Cianjur Ridwan Ilyasin mengatakan, di Cianjur ada 470 koperasi yang terdata. Namun berdasarkan rencana tersebut hampir setengahnya yang akan dibekukan lantaran tak aktif.
