Dicky Akan Pelajari Soal Rotasi

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melantik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dicky Saromi menjadi penjabat Bupati Cirebon, pasca-penetapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.

Senin Malam (19/11), Dicky Saromi, langsung menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) akhir masa jabatan Bupati Cirebon periode 2014-2019 di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Dicky Saromi mengaku senang dapat langsung menghadiri LKPJ tersebut. ”Saya akan orientasi dulu dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Cirebon. Alhamdulilah saya mengawali malam ini mendapatkan rekomendasi yang merupakan tanggapan pertanggungjawaban 2014-2019,” kata Dicky saat ditemui seusai acara tersebut, Senin (19/11).

Dia menganggap, rekomendasi DPRD tersebut sangat banyak, namun hal tersebut akan coba dipelajarinya. ”Yang paling penting memberikan semangat buat Kabupaten Cirebon, yang salah satunya adalah menunjukkan kinerja pelayanan masyarakat,” katanya.

Dari sejumlah catatan dewan tersebut, dia akan memriori­taskan mengenai adminis­trasi pemerintah, anggaran perubahan, dan anggaran murni 2019.

”Kita akan melakukan tentu­nya menyangkut administrasi pemerintahan terkait angga­ran perubahan tahun 2018 yang harus segera ditandatangi dan persiapan anggaran murni tahun 2019, itu yang saya prio­ritaskan pertama kali,” ujarnya.

Setelah itu, katanya, terkait re­komendasi, pihaknya sudah membicarakan dengan yang lain. Persoalan yang menurutnya me­nonjol tentang penempatan ASN.

”Paling kita lihat kembali supaya memang ini juga me­mang bagaimana rekomen­dasinya tapi yang paling pen­ting bagi ASN bekerja dengan optimal saja,”ungkapnya.

Lanjut Dicky, soal pertanian, menurutnya Kabupaten Cire­bon merupakan padat akan penduduk dan perkembangan sangat tinggi. ”Saya dapat ma­sukan terkait dengan konversi lahan sawah. Kita juga akan pelajari hal -hal itu,” ujarnya.

Mengenai banyaknya pe­nempatan ASN yang tidak sesuai dengan proporsi dan profesionalisme, Pj Bupati Cirebon menjelaskan pihaknya masih harus mempelajari hal-hal tersebut.

”Kami tidak bisa menang­gapi hal tersebut, karena ma­sih perlu kami pelajari terle­bih dulu. Mungkin kami akan lebih memrioritaskan adalah beberapa badan atau dinas yang masih kosong.”

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan