JABAR EKSPRES – Direktur BLUD RSUD Kota Banjar drg Eka Lina Liandari membantah dugaan pengadaan obat fiktif yang mencuat setelah ditemukannya kejanggalan administratif pada dokumen pemesanan farmasi.
Menurut Eka, Surat Pesanan (SP) manual yang ditujukan kepada distributor farmasi berinisial PT AAM itu tidak resmi karena tidak dilengkapi tanda tangan apoteker atau kepala farmasi RSUD Kota Banjar.
Dokumen bernomor 0.03 tertanggal 7 Oktober 2023 tersebut memuat tiga jenis sediaan obat, yakni Beriplast P Combi-Set 1 ml sebanyak 2 boks, Co-amox tablet sebanyak 10 boks, dan Norethisterone tablet sebanyak 6 boks.
Baca Juga:Perburuan Medali Belum Usai, Tasikmalaya Optimistis Perbaiki Peringkat Porprov Jabar 2026Pemkab Tasikmalaya Bidik Industri Kreatif Jadi Andalan Tekan Kemiskinan
Pada bagian kiri bawah lembaran, selain stempel resmi instalasi farmasi rumah sakit, tertera stempel melingkar bertuliskan “BLUD RSU Kota Banjar” dengan huruf kapital besar “BPJS” di bagian tengahnya.
drg Eka menjelaskan, pihaknya menduga surat pesanan itu merupakan anomali karena dokumen resmi seharusnya memuat tanda tangan kepala farmasi.
Ia juga menegaskan alur pesanan di luar e-katalog harus dilakukan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak distributor obat.
Namun, Eka tidak membantah bahwa pembuatan stempel BPJS dilakukan oleh instansinya. Stempel itu, kata dia, digunakan internal sebagai penanda buku manual atau buku putih untuk membedakan obat yang diperuntukkan bagi pasien BPJS dan non-BPJS.
Pihak distributor PT AAM, menurut Eka, mengharapkan pembubuhan stempel BPJS sebagai tanda obat itu untuk pasien BPJS.
“Kita menduga surat pesanan itu enomali, karena yang resmi itu ada tanda tangan dari kepala farmasinya. Kemudian alur pesanan di luar e-katalog juga harus dilakukan melalui PPK dengan dasar Perjanjian Kerjasama dengan pihak distributor obat,” kata Eka Lina Liandari saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, pengadaan obat-obatan di RSUD Kota Banjar disorot menyusul ditemukannya kejanggalan administratif pada dokumen pemesanan farmasi.
Baca Juga:Gerak Cepat Pulihkan Distribusi, Air Bersih Kembali Mengalir ke Rumah Warga Babakan HantapKejari Tasikmalaya Gunakan Jalur RJ Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Ranmor
BPJS Kesehatan dinilai tidak memiliki kewenangan maupun mekanisme membubuhkan cap pada dokumen belanja obat rumah sakit.
Dalam tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan hanya memverifikasi klaim pelayanan berdasarkan sistem paket Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs).
