Mahdi Minta Alokasi Anggaran Perangkat Daerah KBB Dievaluasi

Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi. Dok Jabar Ekspres/Suwitno
Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi. Dok Jabar Ekspres/Suwitno
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), M. Mahdi, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran sejumlah Perangkat Daerah yang dinilai perlu dibenahi dalam penyusunan APBD 2027.

Menurut Mahdi, keterbatasan anggaran yang diterima sejumlah Perangkat Daerah (PD) berpotensi menghambat pelaksanaan aktivitas kedinasan hingga realisasi berbagai program yang telah direncanakan.

Karena itu, diperlukan evaluasi agar pembagian anggaran lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Baca Juga:Perburuan Medali Belum Usai, Tasikmalaya Optimistis Perbaiki Peringkat Porprov Jabar 2026Pemkab Tasikmalaya Bidik Industri Kreatif Jadi Andalan Tekan Kemiskinan

“Persoalannya, anggaran di sejumlah Perangkat Daerah ini sangat minim. Ini yang membuat mereka agak kebingungan untuk menjalankan aktivitas kedinasannya,” ungkap Mahdi, Kamis (19/11/2026).

Persoalan tersebut mencuat setelah DPRD menyampaikan nota komisi dalam rangkaian pembahasan persiapan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dari hasil pembahasan itu, persoalan minimnya anggaran menjadi salah satu catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut, DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan secara terperinci mengenai persiapan penyusunan APBD 2027.

“Pembahasan itu juga akan mencakup evaluasi kondisi keuangan daerah, terutama berkaitan dengan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.

Mahdi mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah pada 2026 mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran setiap Perangkat Daerah.

“Penurunan realisasi pendapatan daerah ini tentu harus menjadi bahan evaluasi. Kita perlu melihat kondisi keuangan secara menyeluruh agar penyusunan anggaran 2027 bisa lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan daerah,” katanya.

Baca Juga:Gerak Cepat Pulihkan Distribusi, Air Bersih Kembali Mengalir ke Rumah Warga Babakan HantapKejari Tasikmalaya Gunakan Jalur RJ Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Ranmor

Menurutnya, kondisi keuangan daerah harus menjadi bahan pertimbangan serius dalam menentukan kebijakan anggaran tahun berikutnya.

Dengan begitu, perencanaan APBD 2027 tidak hanya disusun berdasarkan proyeksi pendapatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan riil setiap instansi.

DPRD pun berencana membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam bersama TAPD. Kebutuhan anggaran masing-masing Perangkat Daerah akan ditelaah satu per satu untuk mengetahui prioritas serta kemungkinan penyesuaian alokasi anggaran.

Mahdi berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan penganggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan alokasi yang proporsional, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diharapkan tetap berjalan optimal.

0 Komentar