JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan banjir di kawasan Cibaduyut mendapat dukungan dari Komisi IV.
Banjir yang kerap melanda wilayah perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu dinilai sudah menahun dan membutuhkan langkah cepat.
​Anggota Komisi IV, Tedy Rusmawan, mengatakan bahwa secara prinsip pihaknya menyetujui pemanfaatan dana BTT untuk menangani persoalan banjir di Cibaduyut.
Baca Juga:Perburuan Medali Belum Usai, Tasikmalaya Optimistis Perbaiki Peringkat Porprov Jabar 2026Pemkab Tasikmalaya Bidik Industri Kreatif Jadi Andalan Tekan Kemiskinan
Menurutnya, kondisi banjir di kawasan tersebut sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat setiap kali hujan turun.
“Memang banjir di sana ini sudah menahun. Dan dampaknya juga buat masyarakat sangat mengganggu,” ujar Tedy, Kamis (19/11).
​Politikus PKS itu menilai langkah Pemprov Jabar turun tangan langsung merupakan momentum penting karena Cibaduyut berada di wilayah perbatasan.
Persoalan lintas wilayah seperti ini, kata Tedy, menjadi ujian nyata bagi peran pemerintah provinsi.
​”Secara prinsip setuju, bahkan dari Pemprov memang perlu langsung turun. Karena memang ini wilayah perbatasan,” ungkapanya.
​Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Bandung-Cimahi, ia konsisten mendorong prioritas penyelesaian masalah banjir menahun.
Selain Cibaduyut, ia menyoroti titik-titik genangan berulang di sejumlah simpang dan ruas jalan. Seperti Pasirkoja, Kopo, hingga Moh. Toha.
Baca Juga:Gerak Cepat Pulihkan Distribusi, Air Bersih Kembali Mengalir ke Rumah Warga Babakan HantapKejari Tasikmalaya Gunakan Jalur RJ Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Ranmor
Meski skala banjir di Cibaduyut dinilai relatif kecil dibanding titik lain, ia berharap eksekusi penanganan bisa segera dilakukan karena sudah lama dinantikan warga.
​Terkait skema anggaran, Tedy menyebut penggunaan BTT dimungkinkan karena situasi banjir yang mendesak untuk ditangani masuk dalam kategori darurat.
Ia menambahkan, pihaknya berharap upaya penanganan sebenarnya sudah dapat masuk ke skema anggaran reguler baik pada APBD Perubahan maupun APBD Murni 2026 dan 2027.
Namun, jika BTT dimanfaatkan saat ini, hal itu dinilai dapat didukung selama telah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
​Saat ditanya mengenai mekanisme persetujuan di DPRD, Tedy menjelaskan bahwa untuk kondisi darurat, bentuknya cukup berupa pemberitahuan atau penyampaian informasi.
​”Ya kalau untuk kondisi darurat, pemberitahuan ya. Pemberitahuanlah gitu, ada informasi. Tapi prinsipnya kan ini kondisinya darurat sih. Harus ditangani dan baru sekarang gitu ada kepedulian dari provinsi untuk turun.” kata dia.
