RSUD Kota Banjar Bantah Pengadaan Obat Fiktif, Surat Pesanan Berstempel BPJS Disebut Tak Resmi

Direktur RSUD Kota Banjar drg Eka Lina Liandari saat diwawancara Jabar Ekspres terkait dugaan pemesanan obat d
Direktur RSUD Kota Banjar drg Eka Lina Liandari saat diwawancara Jabar Ekspres terkait dugaan pemesanan obat diluar prosedur rumah sakit, Kamis (19/11/2026). (Cecep Herdi/Jabar Ekspres)
0 Komentar

Penelusuran terhadap daftar obat dalam dokumen itu mengindikasikan ketidaksinkronan antara metode pemesanan, status regulasi obat, dan penandaan kategori BPJS. Beriplast P Combi-Set 1 ml merupakan lem fibrin biologis untuk tindakan bedah dengan nilai ekonomis tinggi, berkisar di atas Rp3 juta per boks.

Produk impor itu berstatus turun tayang atau tidak tercantum dalam e-Katalog LKPP dan masuk kategori Non-Formularium Nasional (Non-Fornas).

Sementara Co-amox tablet dipesan melalui surat pesanan manual tanpa mencantumkan spesifikasi generik, kendati zat aktif amoxicillin-clavulanic acid tersedia luas di sistem e-Purchasing LKPP.

Baca Juga:Perburuan Medali Belum Usai, Tasikmalaya Optimistis Perbaiki Peringkat Porprov Jabar 2026Pemkab Tasikmalaya Bidik Industri Kreatif Jadi Andalan Tekan Kemiskinan

Penggabungan pemesanan obat berstatus Non-e-Katalog sekaligus Non-Fornas dengan obat reguler dalam satu Surat Pesanan offline yang dibubuhi cap internal bertuliskan “BPJS” memunculkan dugaan adanya celah penyiasatan administrasi pengadaan maupun alokasi pos anggaran.

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Banjar memastikan pengadaan obat merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Sumber dari BPJS Kesehatan Banjar menyatakan stempel BPJS yang tertera di surat pesanan obat tersebut bukan dari BPJS Kesehatan.

Eka sendiri menduga kuat surat pesanan itu digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena bukan surat pesanan resmi dari RSUD Kota Banjar. Terkait penggunaan stempel, pihaknya akan melakukan evaluasi.

“Terkait hal itu akan kita evaluasi lagi, kalau stempel itu masih digunakan kita akan mengubah mungkin bentuknya menggunakan redaksi aja, jadi bukan stempel penanda itu untuk pasien BPJS,” kata Eka. (CEP)

0 Komentar