JABAR EKSPRES – Persoalan pinjam-meminjam kendaraan bermotor yang berujung pada dugaan penipuan dan penggelapan akhirnya diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya menghentikan penuntutan terhadap tersangka berinisial SF setelah kedua belah pihak sepakat berdamai dan kerugian korban dipulihkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara tersebut bermula ketika tersangka meminjam kendaraan bermotor milik korban.
Baca Juga:Kemenekraf Gelar Bicara Animasi di Bandung, Dorong Karya Lokal Tembus Pasar GlobalHujan Picu Longsor di Sejumlah Wilayah Tasikmalaya, Kapolres Turun Langsung Bantu Warga Terdampak
Namun, kendaraan yang semula dipinjam itu justru dijual tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemiliknya.
Tindakan tersebut diduga dilatarbelakangi persoalan ekonomi. Korban yang merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan tersangka kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib hingga perkara berlanjut ke proses hukum.
Meski demikian, perkara ini akhirnya tidak berujung pada persidangan. Kejari Kabupaten Tasikmalaya melihat adanya ruang penyelesaian melalui pendekatan kemanusiaan setelah tersangka mengakui kesalahannya, meminta maaf, serta menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian korban.
Iktikad baik tersebut kemudian diwujudkan dengan pengembalian satu unit sepeda motor yang sebelumnya digadaikan serta pelunasan seluruh kewajiban pinjaman kepada pihak saksi.
Setelah melalui proses perdamaian secara sukarela tanpa paksaan maupun intimidasi, Kejari Kabupaten Tasikmalaya resmi menghentikan penuntutan perkara tersebut melalui mekanisme restorative justice.
Proses penghentian penuntutan itu dilaksanakan di Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Mangunreja, Selasa (17/11/2026).
Kepala Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Aka Kurniawan, menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak.
Baca Juga:Hujan Deras Picu Bencana di 12 Kecamatan Tasikmalaya, Puluhan Rumah Terendam hingga Rusak Tertimpa LongsorKNPI Soroti Pinjaman Rp 230 Miliar ke PT SMI, Pemkab Tasikmalaya Diminta Buka Skema Pembayaran
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari ekspose perkara hingga mendapatkan persetujuan pimpinan Kejaksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penghentian penuntutan tersebut juga merujuk pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 26/PEN.Pid-TITUT/2026/PN Tsm tertanggal 13 November 2026.
Aka menegaskan, salah satu pertimbangan penting dalam penerapan keadilan restoratif adalah adanya pemulihan keadaan seperti semula (restitutio in integrum).
Dalam perkara ini, tersangka telah mengakui kesalahan, menyampaikan permohonan maaf secara langsung, serta memenuhi kewajiban untuk memulihkan kerugian yang dialami korban.
Menurutnya, pendekatan restorative justice menjadi salah satu wujud komitmen Korps Adhyaksa dalam menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis.
Sebab, penyelesaian perkara pidana tidak selamanya harus berakhir dengan hukuman badan, terutama ketika persyaratan hukum untuk menempuh keadilan restoratif telah terpenuhi.
