Bandung Butuh Rp1,2 Triliun Atasi Banjir, Pengamat Lingkungan: Jangan Cuma Bangun Sodetan dan Kolam Retensi

Ilustrasi: Warga membersihkan sampah yang mengalir di saat banjir melanda kawasan Cihampelas, Kota Bandung. Fo
Ilustrasi: Warga membersihkan sampah yang mengalir di saat banjir melanda kawasan Cihampelas, Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran hingga Rp1,2 triliun untuk mengatasi persoalan banjir mendapat sorotan dari kalangan pengamat lingkungan. Besarnya kebutuhan anggaran tersebut dinilai harus dibarengi perubahan pendekatan penanganan banjir, bukan sekadar memperbanyak pembangunan infrastruktur pengendali air.

Pengamat lingkungan, Suwatno, menilai pembangunan sodetan Sungai Citarip, saluran drainase hingga kolam retensi memang menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko banjir.

Namun, langkah tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pemerintah mengabaikan persoalan lingkungan yang menjadi penyebab meningkatnya limpasan air hujan.

Baca Juga:Mediasi Gagal, Sengketa Proyek Pembangunan SMA Al-Azhar 27 Regol Berlanjut di PN BandungJaga Pasokan Energi, PGN Optimalkan Offtake Station Sunyaragi untuk Layani Puluhan Ribu Pelanggan di Cirebon

Menurutnya, persoalan banjir di Kota Bandung tidak bisa hanya dilihat dari kapasitas sungai dan saluran air. Berkurangnya kawasan resapan, alih fungsi lahan, penyempitan sungai, sedimentasi hingga buruknya pengelolaan sampah juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Jangan sampai kita hanya sibuk membangun sodetan dan kolam retensi, tetapi persoalan lingkungan yang menjadi penyebab banjir justru tidak disentuh. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, dari kawasan hulu sampai hilir,” ujar Suwatno, Kamis (19/11).

Dia menilai, anggaran Rp1,2 triliun bukan jumlah yang kecil. Karena itu, Pemkot Bandung harus memiliki perencanaan yang jelas mengenai efektivitas setiap proyek yang akan dikerjakan. Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya menjadi solusi sesaat, sementara genangan kembali terjadi ketika intensitas hujan meningkat.

Terlebih, sejumlah kawasan di Kota Bandung seperti Kopo, Gedebage dan Ciwastra masih menghadapi persoalan genangan yang berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian air yang selama ini sudah dibangun.

“Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah benar-benar mengevaluasi infrastruktur yang ada? Jangan sampai pemerintah terus membangun fasilitas baru, tetapi fasilitas yang sudah dibangun sebelumnya belum berfungsi secara optimal. Harus ada evaluasi, kenapa banjir masih terjadi dan di mana letak persoalannya,” tegasnya.

Suwatno juga menyoroti pentingnya mengembalikan fungsi kawasan resapan air. Menurutnya, pembangunan di Kota Bandung harus memperhitungkan kemampuan lingkungan dalam menampung dan menyerap air hujan.

Pertumbuhan kawasan permukiman dan pembangunan gedung yang semakin masif berpotensi mengurangi permukaan tanah yang mampu menyerap air. Akibatnya, air hujan lebih banyak mengalir ke jalan, drainase, dan sungai dalam waktu bersamaan.

0 Komentar