Jejak Stempel 'BPJS' di Balik Pesanan Obat Non-E-Katalog RSUD Kota Banjar

Jejak Stempel \'BPJS\' di Balik Pesanan Obat Non-E-Katalog RSUD Kota Banjar
Salinan foto Surat Pesanan (SP) Instalasi Farmasi BLUD RSU Kota Banjar Nomor 0.03 tertanggal 07 Oktober 2023 yang ditujukan kepada AAM, dengan bubuhan stempel melingkar bertuliskan \"BLUD RSU KOTA BANJAR- BPJS\" di bagian kiri bawah. (Istimewa/dok pribadi)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Praktik pengadaan obat di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Banjar disorot menyusul ditemukannya kejanggalan administratif pada dokumen pemesanan farmasi.

Selembar Surat Pesanan (SP) manual yang ditujukan kepada perusahaan distributor farmasi memuat bubuhan stempel bertuliskan “BPJS”, meski secara regulasi BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan maupun mekanisme membubuhkan cap pada dokumen belanja obat rumah sakit.

Berdasarkan salinan dokumen Surat Pesanan Instalasi Farmasi BLUD RSU Kota Banjar bernomor 0.03 tertanggal 7 Oktober 2023 yang diperoleh Jabar Ekspres, pemesanan tersebut ditujukan kepada distributor farmasi berinisial ‘AAM’.

Baca Juga:Kejari Buru Jaringan Mafia Obat JKN, RSUD Ciamis Jamin Stok untuk Pasien BPJS AmanLindungi Pekerja Rentan, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker Kabupaten Bandung Genjot Program GEMPAR 

Dokumen yang ditandatangani oleh pejabat pemesan berinisial ‘RSD’ itu memuat tiga jenis sediaan obat, yakni Beriplast P Combi-Set 1 ml sebanyak 2 boks, Co-amox tablet sebanyak 10 boks, dan Norethisterone tablet sebanyak 6 boks.

Kejanggalan mencolok terlihat pada bagian kiri bawah lembaran dokumen. Di samping stempel resmi instalasi farmasi rumah sakit, tertera sebuah stempel melingkar bertuliskan “BLUD RSU Kota Banjar” di sisi luar dengan huruf kapital besar “BPJS” di bagian tengahnya.

Padahal, dalam tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan hanya memverifikasi klaim pelayanan berdasarkan sistem paket Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) dan tidak pernah terlibat dalam otorisasi Surat Pesanan obat milik fasilitas kesehatan.

Penelusuran lebih lanjut terhadap daftar obat dalam dokumen tersebut mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara metode pemesanan, status regulasi obat, dan penandaan kategori BPJS pada surat pesanan. Pertama, sediaan Beriplast P Combi-Set 1 ml merupakan lem fibrin biologis (fibrin sealant) untuk tindakan bedah dengan nilai ekonomis tinggi—berkisar di atas Rp3 juta per boks.

Dalam catatan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, produk impor tersebut berstatus turun tayang atau tidak tercantum dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu, obat ini juga masuk dalam kategori Non-Formularium Nasional (Non-Fornas), yang berarti tidak termasuk dalam daftar obat standar yang ditanggung secara reguler oleh skema JKN-BPJS tanpa prosedur persetujuan khusus.

Sementara itu, item kedua berupa Co-amox tablet dipesan melalui surat pesanan manual tanpa mencantumkan spesifikasi generik, kendati zat aktif amoxicillin-clavulanic acid tersedia secara luas di sistem e-Purchasing (e-Katalog) LKPP.

0 Komentar