JABAR EKSPRES – Kasus dugaan pengadaan obat fiktif di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Banjar mendapat tanggapan dari Direktur RSUD Kota Banjar, drg Eka Lina Liandari. Ia menyatakan akan menelusuri temuan itu secara tekhnis ke bagian farmasi RSUD Banjar.
“Akan kami telusuri dulu, karena pemesanan obat alur pemilihannya melalui komite farmasi dan instalasi farmasi sesuai fornas dan permintaan usernya,” kata drg Eka saat dikonfirmasi Jabar Ekspres melalui pesan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, pengadaan obat-obatan di RUSD Kota Banjar disorot menyusul ditemukannya kejanggalan administratif pada dokumen pemesanan farmasi.
Baca Juga:Gerak Cepat Pulihkan Distribusi, Air Bersih Kembali Mengalir ke Rumah Warga Babakan HantapKejari Tasikmalaya Gunakan Jalur RJ Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Ranmor
Selembar Surat Pesanan (SP) manual yang ditujukan kepada perusahaan distributor farmasi memuat bubuhan stempel bertuliskan “BPJS”, meski secara regulasi BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan maupun mekanisme membubuhkan cap pada dokumen belanja obat rumah sakit.
Berdasarkan salinan dokumen Surat Pesanan Instalasi Farmasi BLUD RSU Kota Banjar bernomor 0.03 tertanggal 7 Oktober 2023 yang diperoleh Jabar Ekspres, pemesanan tersebut ditujukan kepada distributor farmasi berinisial ‘AAM’.
Dokumen yang ditandatangani oleh pejabat pemesan berinisial ‘RSD’ itu memuat tiga jenis sediaan obat, yakni Beriplast P Combi-Set 1 ml sebanyak 2 boks, Co-amox tablet sebanyak 10 boks, dan Norethisterone tablet sebanyak 6 boks.
Kejanggalan mencolok terlihat pada bagian kiri bawah lembaran dokumen. Di samping stempel resmi instalasi farmasi rumah sakit, tertera sebuah stempel melingkar bertuliskan “BLUD RSU Kota Banjar” di sisi luar dengan huruf kapital besar “BPJS” di bagian tengahnya.
Padahal, dalam tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan hanya memverifikasi klaim pelayanan berdasarkan sistem paket Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) dan tidak pernah terlibat dalam otorisasi Surat Pesanan obat milik fasilitas kesehatan.
Penelusuran lebih lanjut terhadap daftar obat dalam dokumen tersebut mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara metode pemesanan, status regulasi obat, dan penandaan kategori BPJS pada surat pesanan. Pertama, sediaan Beriplast P Combi-Set 1 ml merupakan lem fibrin biologis (fibrin sealant) untuk tindakan bedah dengan nilai ekonomis tinggi berkisar di atas Rp3 juta per boks.
