“Ukuran keberhasilan penataan PKL bukan hanya ketika trotoar sudah bersih atau tidak ada lagi lapak di jalan. Tetapi bagaimana pedagang bisa tetap menjalankan usahanya di tempat yang sesuai aturan. Itu yang harus menjadi bagian dari evaluasi pemerintah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pembahasan Perwal PKL masih berlangsung karena terdapat sejumlah hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama menyangkut definisi usaha mikro.
“Perwal PKL masih dibahas karena ada beberapa hal yang masih didiskusikan bersama, terutama untuk definisi mikro,” ujar Farhan, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:Pemkot Bandung Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Kebakaran Garasi Bus Damri, 90 Jiwa MengungsiPemkot Bandung Genjot Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Pekerja
Farhan menilai, kemampuan PKL bertahan dalam berbagai kondisi usaha tidak terlepas dari tingginya mobilitas dan efisiensi yang dimiliki. Karena itu, regulasi yang disusun harus mampu mengakomodasi karakteristik serta kebutuhan model bisnis para pedagang.
“Jadi kita harus membuat peraturan yang bisa menyesuaikan dengan bisnis model dari PKL itu sendiri,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kota Bandung, Budhi Rukmana, menjelaskan bahwa dalam aturan baru tersebut pembagian zonasi PKL yang selama ini dikenal dengan zona merah, kuning, dan hijau akan disederhanakan menjadi dua kategori, yakni lokasi sesuai peruntukan dan lokasi tidak sesuai peruntukan.
Selain pengaturan lokasi, para pedagang juga diwajibkan menjaga kebersihan area berjualan, baik sebelum membuka lapak maupun setelah selesai berdagang. Pengaturan jam operasional turut menjadi bagian dari ketentuan yang akan diterapkan.
“Seperti yang selalu disampaikan Pak Wali Kota, tidak boleh ada bangunan semipermanen, apalagi permanen, di atas trotoar. Datang bersih, pulang bersih, dan selama berdagang tetap menjaga kebersihan. Jam operasional akan diatur,” tandasnya.
Dengan masih berlangsungnya pembahasan aturan turunan Perda PKL, Pemkot Bandung memiliki kesempatan untuk memastikan kebijakan penataan tidak berhenti pada penertiban fisik.
Kepastian lokasi usaha, perlindungan aktivitas ekonomi, serta pengawasan yang konsisten menjadi bagian penting agar penataan PKL dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan pedagang.