JABAR EKSPRES- Sebanyak 5.715 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berpeluang beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027.
Pemkab Bandung Barat pun mulai memetakan kebutuhan dan kondisi pegawai sebagai persiapan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Baca Juga:Jadi Tersangka Penganiayaan, 16 Pelajar yang Diamankan Dipulangkan ke Orang TuaJadi Tuan Rumah APLAS 2026, FTSL ITB dan IATPI Dorong Ekonomi Sirkular dan Transformasi Pengelolaan Sampah
“Sebagai langkah persiapan, kami sedang melakukan pemetaan pegawai berdasarkan kondisi eksisting dan kebutuhan riil organisasi. Pemetaan ini menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu,” kata Jeje saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data SMART Profile BKPSDM Kabupaten Bandung Barat per 9 November 2026, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Bandung Barat mencapai 5.715 pegawai. Mereka terdiri atas 3.187 tenaga teknis, 2.030 tenaga guru, dan 498 tenaga kesehatan.
Terkait mekanisme pengangkatan, Jeje menjelaskan, perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026.
Dalam regulasi tersebut, peningkatan status mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya kebutuhan pegawai, ketersediaan anggaran, serta hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai.
“Untuk pelaksanaannya, tentu akan mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kami juga harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Jeje menyebutkan, peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut merujuk pada Siaran Pers Kementerian PANRB Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 tertanggal 6 November 2026, yang menyebutkan pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Baca Juga:Konser 'Jazz di Kebun' Hadir Perdana di Kebun Raya Bogor, Padukan Musik Jazz dan Suasana Alam Sambut Hari Pahlawan 10 November, MUI Kota Bandung ajak Warga Tetap Aman dan Damai
Menurutnya, Pemkab Bandung Barat saat ini lebih memprioritaskan kesiapan data dan pemetaan kebutuhan pegawai. Hal tersebut penting agar proses tindak lanjut kebijakan dapat berjalan sesuai kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.
“Kami sangat menghargai masa kerja dan pengabdian seluruh PPPK Paruh Waktu yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (Wit)