JABAR EKSPRES – Isu miring yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, M Fajar Aldila tengah menjadi perbincangan publik. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah membentuk tim investigasi.
Pembentukan tim investigasi itu, bertujuan untuk menelusuri kebenaran narasi yang menduga Wakil Bupati Sumedang, M Fajar Aldila melakukan pelecehan dan penganiayaan terhadap Sekretaris Pribadinya (Sekpri) yang berinisial R.
Terkait hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang menanggapi langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang telah membentuk tim investigasi tersebut.
Baca Juga:Rp86 Miliar Digelontorkan untuk Irigasi Tasikmalaya, Naik 3 Kali Lipat dari Tahun LaluTiga Ruas Jalan Rampung, Bupati Cecep: Mudah-mudahan Tak Ada Lagi Mobil Terperosok
Hal ini disampaikan DPRD dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar, di Gedung DPRD Sumedang, Minggu (30/8/2026) malam.
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sumedang, Mamat Rohimat mengatakan, dalam hal ini pihaknya telah menggelar rapat pimpinan membahas terkait dugaan kasus penganiayaan yang menyeret nama Wabup Sumedang. Rapat tersebut menyatakan setuju dan menghormati langkah Dedi Mulyadi dalam membentuk Tim Investigasi untuk menelusuri kebenaran isu yang menimpa Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila.
“DPRD Sumedang menghormati langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti isu yang berkembang,” katanya, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat khusus tersebut seluruh pimpinan DPRD seperti Ketua Komisi I Asep Kurnia, Ketua Komisi III Endang Taufiq FR, dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Rahmat Juliadi, dan berbagai fraksi mulai dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Deokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hadir.
Mamat menerangkan, DPRD Sumedangg akan menunggu hasil resmi dari tim investigasi dan berharap proses investigasi berjalan objektif dan transparan.
“Sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Dijelaskan Mamat, DPRD Sumedang juga akan terus mengawasi perkembangan proses investigasi yang dilakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Akan tetapi, meski tengah diterpa isu sensitif, DPRD meminta Pemkab Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:Kapolres Tasikmalaya Ajak Personel Teladani Akhlak Rasulullah dalam Melayani MasyarakatBupati Tasikmalaya Apresiasi Dua Pelajar Peraih Medali O2SN Nasional 2026, Buah Perjuangan dari Tingkat Daerah
Menurut Mamat, rapat khusus tersebut tiada lain untuk menyepakati bahwa kepentingan masyarakat dan kelangsungan Pemerintah Daerah Sumedang tetap menjadi prioritas utama.