“Jangan sampai dokumen perencanaan menetapkan target tertentu, tetapi ketika masuk ke dokumen penganggaran justru menggunakan perhitungan yang berbeda tanpa penjelasan yang jelas. Ini yang harus direkonsiliasi,” tegasnya.
Menurut Mahdi, persoalan ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan penganggaran bukan kali pertama terjadi.
Ia menyebut kondisi serupa telah muncul selama dua tahun berturut-turut dan tidak jarang memicu ketegangan dalam pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD.
Baca Juga:Bambu Lab Resmi Hadir di Bandung, Buka Creative Hub Offline Pertama di Jawa BaratSekolah Rakyat Bandung Barat di Ujung Ketidakpastian
“Ini sudah terjadi dua tahun berturut-turut. Karena itu, persoalan ini harus menjadi evaluasi bersama agar tidak terus berulang dan mengganggu pembahasan anggaran,” katanya.
Selain persoalan teknis dalam dokumen, Mahdi membenarkan adanya dorongan dari delapan fraksi DPRD KBB agar kinerja TAPD dievaluasi. Menurutnya, para pimpinan fraksi bahkan telah bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pada Senin untuk membahas persoalan tersebut.
“Kita akui memang ada desakan untuk mengevaluasi kinerja TAPD. Bahkan sudah ada pertemuan hari Senin antara ketua-ketua fraksi dengan Bupati dan Wabup terkait ini,” ungkap Mahdi.
Ia mengatakan, DPRD kini menunggu langkah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Bupati, dalam menindaklanjuti evaluasi terhadap kinerja TAPD.
“Kita menunggu bagaimana langkah Bupati melakukan evaluasinya,” pungkasnya. (Wit)