JABAR EKSPRES – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Cimahi menjadi babak baru dalam perjalanan politik Wali Kota Cimahi, Ngatiyana. Dalam agenda yang digelar di Gedung Tulipware, Jalan Raya Jenderal Amir Machmud, Cilember, Cimahi Tengah, pada 21 September 2026, Ngatiyana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi.
Terpilihnya Ngatiyana sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi membawa amanah baru di tengah dinamika politik dan pemerintahan daerah. Bagi mantan prajurit tersebut, jabatan ini bukan sekadar posisi organisasi, melainkan tanggung jawab untuk memperkuat konsolidasi Partai Golkar sekaligus membangun komunikasi politik yang sehat.
Ngatiyana menilai, hubungan antara partai politik, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat perlu terus dijaga. Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan Kota Cimahi.
Baca Juga:Pemerintah Dorong Pengembangan Jargas di Gresik dan Sidoarjo245 Lulusan Perguruan Tinggi Tasikmalaya Dilepas Magang Nasional, Bukan Sekadar Pegang Ijazah
Latar belakangnya sebagai prajurit turut membentuk prinsip yang ia pegang dalam menjalankan amanah. Disiplin, loyalitas, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara menjadi nilai yang ingin dibawanya dalam memimpin Partai Golkar Cimahi.
“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara,” kata Ngatiyana.
Dalam menjalankan roda organisasi Partai Golkar, Ngatiyana menegaskan bahwa setiap rekomendasi dan keputusan organisasi harus dihormati serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun, ia juga menekankan pentingnya menempatkan loyalitas politik dan loyalitas pemerintahan secara proporsional.
Menurutnya, seluruh langkah tersebut harus tetap berpedoman pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kepentingan masyarakat. Prinsip ini dinilai penting agar dinamika politik di Kota Cimahi tetap berjalan dalam koridor demokrasi dan pemerintahan yang baik.
Bagi Ngatiyana, membangun hubungan yang kuat dengan Pemerintah Pusat merupakan bagian penting dari upaya mendorong pembangunan Kota Cimahi. Ia menilai, koordinasi pusat dan daerah bukan semata-mata persoalan politik praktis, melainkan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan.