Ia pun meminta Pemkab Bandung Barat tidak sekadar mengejar pengisian jabatan, tetapi memastikan pejabat definitif yang ditunjuk memiliki kapasitas untuk menjalankan program dan target pembangunan.
“Perencanaan 2027 harus sudah dilakukan oleh pejabat definitif. Siapa pun yang nanti mengisi OPD harus mampu membuat lompatan, menjalankan APBD, dan bertanggung jawab terhadap target yang sudah disepakati,” tuturnya.
Sandi menegaskan, DPRD tidak akan mencampuri kewenangan eksekutif dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Namun, legislatif memiliki kepentingan untuk memastikan proses pemerintahan tidak tersandera oleh kekosongan jabatan.
Baca Juga:Bambu Lab Resmi Hadir di Bandung, Buka Creative Hub Offline Pertama di Jawa BaratSekolah Rakyat Bandung Barat di Ujung Ketidakpastian
“Kami tidak mencampuri kewenangan pengisian jabatan. Tetapi kami berkepentingan memastikan pemerintahan berjalan efektif. Cukup sampai 2026 saja penggunaan Plt. Jangan sampai 2027 masih ada alasan yang sama,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama dan mulai berdampak terhadap pelayanan publik, perencanaan, penganggaran, hingga pencapaian target RPJMD, DPRD akan memperketat pengawasannya.
“Kalau kekosongan berlangsung terlalu lama dan berdampak terhadap pelayanan publik, perencanaan, penganggaran, maupun pencapaian target RPJMD, tentu DPRD harus melakukan pengawasan lebih serius,” pungkasnya. (Wit)